PEKANBARU – Menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi Agustus mendatang, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengumumkan serangkaian langkah strategis untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah operasional anggotanya.

Langkah tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal GAPKI, Muhammad Hadi Sugeng, dalam Rapat Koordinasi dan Dialog Pengendalian Karhutla yang digelar di SKA CoEx, Sabtu (10/5/2025).

"GAPKI menaungi 752 perusahaan kelapa sawit yang tersebar di 15 provinsi dengan total lahan mencapai 3,7 juta hektare. Dari jumlah itu, delapan provinsi teridentifikasi sebagai wilayah rawan karhutla," ungkap Hadi.

Provinsi rawan tersebut antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. GAPKI secara rutin mengedarkan imbauan kewaspadaan karhutla kepada seluruh cabang dan anggota menjelang musim kemarau.

Lebih lanjut, GAPKI melakukan identifikasi titik rawan kebakaran yang mencakup area konsesi, wilayah non-produktif, serta lahan di sekitar perusahaan. Di area berisiko tinggi, GAPKI menyiapkan sumber daya air dan melaksanakan teknik rewetting untuk menjaga kelembapan tanah.

"Selain itu, kami memperkuat fasilitas pemadaman dan menggandeng masyarakat melalui sosialisasi, simulasi karhutla, pelatihan bersama Manggala Agni, serta pembentukan komunitas peduli api," jelasnya.

Langkah GAPKI tak berhenti di situ. Mereka juga menerapkan pendekatan berbasis lanskap yang melibatkan berbagai pihak, seperti di Kabupaten Pelalawan. Kolaborasi dalam modifikasi cuaca dan patroli rutin turut dilakukan guna memastikan upaya pencegahan berjalan efektif.

"Sebagai bentuk kesiapsiagaan, setiap awal musim kemarau kami menggelar apel siaga karhutla bersama instansi terkait," tambah Hadi.

Melalui rangkaian upaya ini, GAPKI berharap mampu menekan risiko karhutla secara signifikan dan memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit yang ramah lingkungan. ***