SELATPANJANG - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H. Said Hasyim, mengaku sependapat dengan Menteri Pendidikan RI, Nadiem Makarim terkait tugas utama guru sebagai pengajar bukan menyiapkan administrasi, untuk itu perlu dilakukan reformasi program pendidikan secara menyeluruh agar anggaran pendidikan yang sangat besar tidak sia-sia dan tujuan dari pendidikan dapat tercapai.

"Saya sepakat dengan penyataan Menteri Pendidikan RI bahwa tugas utama guru adalah mengajar bukan menyiapkan administrasi yang menyita waktu," demikian dikatakan wabup, dihadapan para guru saat menghadiri acara ramah tamah guru se-Kabupaten Kepulauan Meranti, di Lapangan Afifa Futsal, Selatpanjang, Senin (25/11/2019).

Menurutnya apa yang terjadi saat ini, dimana para guru lebih disibukkan dengan urusan administrasi sangat tidak efektif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itu ia menyarankan agar dilakukan reformasi pola pendidikan di Indonesia.

Seperti diketahui, tugas utama guru adalah untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi pada kenyataannya lebih sering diberi aturan dibandingkan pertolongan.

Misi guru untuk meningkatkan kecerdasan siswa melalui pembelajaran yang maksimal, tetapi waktu guru justru habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas.Semua menyadari bahwa potensi anak tidak dapat diukur dari hasil ujian, tetapi para guru dipaksa mengejar angka-angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan.

Selain itu yang menjadi sorotan Wakil Bupati Meranti adalah kurikulum dan buku pembelajaran yang selalu berganti tiap tahun. Hal ini menurutnya cukup membingungkan dan menyebabkan pembekakan biaya pendidikan. Sementara tidak memberikan dampak yang berbanding luruh dengan kecerdasan peserta didik.

Ia pun menyarankan kepada pemerintah pusat untuk memutus mata rantai 'Mafia Buku' yang selama ini terjadi. Jika permasalahan-permasalahan itu tak segera dituntaskan Wabup Meranti meyakini anggaran pendidikan yang berjumlah triliunan tak akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

"Yang terpenting reformasi sistem pengajaran, jika tidak berapa besar pun anggaran pendidikan tidak akan memberikan dampak positif bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia khususnya di Kepulauan Meranti," jelasnya.

Lebih lanjut, Wabup juga menyinggung soal pembentukan sekolah unggul di Kepulauan Meranti mulai dari tingkat SD hingga SMU yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Menurutnya sekolah tak perlu banyak yang terpenting adalah berkualitas. Dan yang tak kalah penting penguatan kualitas guru pengajar di semua mata pelajaran.

"Sehingga anak-anak Meranti tidak perlu lagi belajar keluar hanya untuk bersekolah di sekolah unggul, saya minta dinas pendidikan dapat memprogramkan," ucapnya.

Terakhir, masalah pendidikan akhlak dan agama bagi peserta didik, menurut Wabup Meranti, Pemerintah Kepulauan Meranti sangat berkomitmen terhadap masalah pendidikan akhlak, karena kecerdasan tanpa disertai akhlak yang baik dapat menjerumuskan generasi penerus pada hal yang tak baik. 

"Untuk itu Pengetahuan akhlak agama jangan sampai ditinggalkan dan harus sering sejalan dengan pengetahuan umum," ujarnya.

Sebagai implementasi kebijakan itu, Pemkab Meranti baru baru ini telah mencairkan honor kepada para guru Kemenag ia berharap dengan dana itu dapat lebih memotivasi para guru agama untuk mengajar pengetahuan akhlak kepada generasi penerus Meranti. 

Dalam kegiatan itu, juga dikemas dengan sesi dialog antara guru dengan wakil bupati dan forkopimda yang hadir. Dalam tanya jawab banyak membahas soal peningkatan kesejahteraan guru salah satunya guru honorer, selain itu juga meminta pemda untuk memperjuangkan nasib guru honorer K2 yang ternyata masih banyak di Kepulauan Meranti.***