PEKANBARU – Keberadaan kebun sawit ilegal seluas 1,8 juta hektar di Riau hingga kini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Namun, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau pesimis terhadap penanganan masalah ini, terutama karena adanya peraturan yang dinilai justru memperbesar peluang legalisasi kebun sawit ilegal.

Menurut Umi Ma'rufah, Manajer Pengembangan Program dan Kajian Walhi Riau, Pasal 110a Undang-Undang Cipta Kerja membuka celah bagi kebun sawit ilegal untuk mendapatkan izin resmi. Ia menyebut, sejak aturan ini diberlakukan pada 2020, banyak pihak yang memanfaatkannya untuk mengajukan izin, terutama perusahaan besar.

“Proses perizinan tersebut sudah dimulai sejak 2020 hingga 2023. Dalam periode itu, tercatat ada 453 perusahaan yang mengajukan pelepasan kawasan hutan untuk melanjutkan aktivitas mereka, dibandingkan 279 permohonan dari masyarakat,” ungkap Umi pada Kamis (9/1/2025).

Ia menambahkan, permohonan dari perusahaan mencakup lahan seluas 736 ribu hektar, sementara masyarakat hanya 113 ribu hektar. Artinya, luas lahan yang diajukan korporasi mencapai tujuh kali lipat lebih besar dari masyarakat.

Selain legalisasi kebun sawit ilegal, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit juga membawa dampak serius. Dari sisi sosial, langkah ini mengancam hak tanah masyarakat dan berpotensi memicu konflik. Sementara dari sisi lingkungan, kerugian lebih besar berupa hilangnya keanekaragaman hayati, sumber air, serta kerusakan ekologis, terutama di kawasan gambut.

“Ekosistem hutan menjadi rusak, keanekaragaman hayati hilang, dan konflik sosial berpotensi makin meluas. Ini menjadi ancaman nyata,” tambahnya.

Angka Kebun Sawit Ilegal Bisa Lebih Besar

Umi juga meragukan validitas angka 1,8 juta hektar untuk kebun sawit ilegal. Ia meyakini angka ini hanya mencakup kebun di kawasan hutan lindung dan konservasi. Sementara kebun di kawasan lain, seperti Area Peruntukan Lain (APL), belum terhitung.

Dari data Badan Pusat Statistik Riau, luas Hak Guna Usaha (HGU) untuk kebun sawit di Riau hingga 2021 tercatat 1,1 juta hektar, dikelola oleh 237 perusahaan aktif. Sementara total luas kebun sawit di Riau menurut pemerintah mencapai 3,4 juta hektar, bahkan diperkirakan sudah mencapai 4 juta hektar oleh beberapa sumber lainnya.

“Melihat angka ini, sulit rasanya berharap penanganan kebun sawit ilegal di Riau berjalan sesuai harapan, terutama dengan kebijakan yang seolah memfasilitasi legalisasi praktik-praktik ilegal,” ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan yang ada saat ini justru berpotensi memperbesar konflik sosial di masyarakat dan memperburuk kerusakan lingkungan di Riau. ***