RENGAT, GORIAU.COM - Sebanyak 28 warga Desa Jati Rejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang menerima bantuan dana stimulan sebesar Rp 7 juta per rumah untuk biaya perehapan rumah dari pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran.

Pasalnya, pembagian bantuan tersebut tidak memenuhi kriteria dan dinilai tidak tepat sasaran. Sehingga hak masyarakat miskin itu malah dimanfaatkan orang-orang yang mampu dan berada.

"Bantuan dana stimulan yang diperuntukan untuk biaya rehap rumah masyarakat yang mengalami kerusakan, kami nilai tidak sesuai peruntukannya. Sebab dana tersebut banyak diterima keluarga pengurus yang berekonomi mampu dan memiliki rumah yang sangat layak", ujar Jasman (52) GoRiau.com, Senin (1/12/2014) di kediamannya.

Dikatakannya, pihak yang mengurus bantuan tersebut dinilai tidak transparan dalam menyalurkan bantuan tersebut. Selain itu, penerima bantuan dana stimulan tersebut justru orang-orang terdekat pengurus, tukasnya.

Sementara itu, Jumiati (42)janda beranak lima ini menyebutkan, dirinya kecewa dan kesal terhadap pihak pengurus bantuan dana stimulan tersebut yang juga kaur pembangunan di Desa Jati Rejo tersebut.

"Saya tidak mengerti seperti apa penilaian mereka tentang kondisi rumah yang layak untuk dibantu, rumah saya yang lapuk seperti ini saja tidak menerima bantuan, sementara rumah permanen kok bisa dapat. Apakah hanya orang-orang dekat pengurus saja yang berhak dapat", cetusnya.

Ditambahkan janda yang bekerja serabutan itu, awalnya pihak pengurus telah memasukkan rumahnya dalam data penerima bantuan dana stimulan itu, bahkan pengurus desa juga telah memfoto kondisi rumahnya, namun saat dana cair, ternyata rumahnya tidak masuk dalam data penerima. Ada apa ini, tukasnya sembari bertanya.

Pantauan GoRiau.com dilapangan, Senin (1/12/2014) malam, selain rumah, Jumiati, banyak rumah warga lain yang kondisi rumahnya sangat memprihatinkan. Dimana, dinding rumah lapuk dan atap bocor, bahkan ada salah satu rumah yang nyaris ambruk namun tak dapat bantuan.

Kuat dugaan, antara data yang dilaporkan pengurus pada instansi terkait dengan realisasi bantuan, berbeda dengan kondisi sebenarnya. Diduga panitia ada kong-kalikong dengan pihak tertentu. Hingga berita ini diturunkan, pihak desa dan pengurus belum bisa diikonfirmasi.(jef)