PEKANBARU, GORIAU.COM - Sejauh ini, belum ada pejabat atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang melanggarnya.

Larangan pelaksanan kegiatan di hotel-hotel merupakan salah satu cara Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan penghematan anggaran.

Karena berdasarkan evaluasinya, ternyata begitu besar anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan kedinasan untuk biaya pelaksanaan kegiatan di hotel-hotel.

Artinya, sejauh ini pelaksanaan kegiatan masih bisa dilakukan di aula-aula kantor yang rata-rata sudah memilikinya.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, H Zaini Ismail, menyebutkan, jika memang nantinya ada satker yang melaksanakan kegiatan di hotel, akan diberi sanksi sesuai dengan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi (KemenPAN-RB).

"Sejauh ini belum ada laporan akan kegiatan SKPD di hotel. Karena kita ingin seluruh pejabat dan SKPD mengikuti instruksi itu," kata Zaini.***