PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - DPRD Pelalawan sangat menyesalkan masih adanya perusahaan yang beroperasi di Pelalawan, Riau yang tidak menjalankan program pemberdayaan masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Sesuai dengan laporan masyarakat ke DPRD Pelalawan, dua perusahaan yakni PT Agrita Sari di Desa Segati Kecamatan Langgam dan Ganda Erahendanai di Kecamatan Ukui dan Kerumutan belum menerapkan program CSR di tengah masyarakat.

''Ini sangat menyedihkan. Mereka tak punya peran untuk kemajuan masyarakat, tak ada program pemberdayaan atau sekarang dikenal CSR bersama masyarakat dan mereka hidup dengan arogansi sendiri, tanpa adanya kontribusi untuk masyarakat,'' ujar Ketua Komisi B DPRD Pelalawan H Herman Maskar, S.Pd, Minggu (30/9/2012).

Kedua perusahaan ini, tambahnya, sudah dilaporkan warga ke Komisi B. Bisa jadi masih banyak perusahaan yang notabenenya juga tidak memperdulikan kepentingan masyarakat. ''InsyaAllah akan terus dilacak sambil berharap Pemda Pelalawan juga melakukan terobosan agar ada keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat di sekitar areal operasionalnya,'' ungkap Herman.

Herman yang juga Ketua Dewan Kesenian Pelalawan ini menyebutkan, perusahaan perkebunan sawit PT Agritasari yang berlokasi di Desa Segati Kecamatan Langgam memiliki ribuan hektar kebun sawit dilaporkan sedikit pun tidak pernah membantu masyarakat.

''Perusahaan ini dilaporkan warga setempat karena tidak memiliki program CSR, akibatnya warga tak pernah menerima bantuan perusahaan,'' jelasnya.

Begitu pula PT Ganda Erahendana yang ada di dua kecamatan yakni Ukui dan Kerumutan. ''Pemuda setempat hanya menerima bantuan perusahaan sebesar Rp 100 ribu perbulan yang dicairkan selama tiga bulan. Apa artinya untuk masyarakat uang tersebut. Maaf ngomong beli minuman ringan saja sudah habis bagaimana pula untuk kemajuan desa di sana. Memanglah sungguh ironis perusahaan yang tidak mau tau dengan masyarakat. Padahal CSR itu pula sebagai salah satu tali ikatan yang kuat antara perusahaan dan masyarakat,'' paparnya.

Terkait masalah itu lanjut Herman, pihaknya akan memanggil pimpinan perusahaan untuk mempertanyakan komitmen perusahaan melibatkan masyarakat guna kemajuan daerah sekitar operasional,''kata Herman sambil mengakui sejauh ini sudah ada pula perusahaan yang peduli dan merasa bertanggungjawab untuk daerah dengan memberdayakan masyarakat tempatan.

''Sebenarnya kami sudah agendakan hearing bersama masyarakat dan perusahaan kemarin, tapi ternyata surat tidak sampai, mudah-mudahan bulan depan diagendakan lagi,'' terangnya. (kst)