PEKANBARU - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Muhammad Jamil lagi-lagi tidak memenuhi undangan DPRD Pekanbaru dalam rapat Banggar, hal ini membuat sejumlah Anggota DPRD geram.

Salah satunya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla, disebutkan Roni, ketidakhadiran ini merupakan bentuk pelecehan terhadap Banggar.

"Kita tentu akan bertindak tegas terhadap dua kali tidak menghadiri pemanggilan ini. Pelecehan ini termasuk jawaban yang disampaikan oleh Ketua TAPD, kita bersurat pemberitahuan mereka tidak ada dengan surat. Ini kan lembaga, tentu kita ingin tindak tegas dari kita. Jadi kita ini merasa dikangkangi," katanya.

Politisi PAN ini menduga, ada yang disembunyikan dibalik ketidakhadiran TAPD Kota Pekanbaru. "Tentu sejauh ini kita menduga ada yang disembunyikan. Sebelumnya mereka terbuka, kalau mereka terbuka, ya pasti tidak ada yang disembunyikan. Tetapi ketika mereka tidak terbuka, berarti ada yang disembunyikan," ujarnya.

Anggota Banggar DPRD Kota Pekanbaru lainnya, Ruslan Tarigan, menilai, TAPD Kota Pekanbaru sudah menciderai hati nurani rakyat khususnya masyarakat Kota Pekanbaru.

"Tentu sangat kita sayangkan. Saya pikir ketidakhadiran sebanyak dua kali ini, maka sesuai amanat UU No.23 Tahun 2014 ini bisa dipanggil paksa," tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, salah satu pembahasan dalam rapat banggar yaitu mempertanyakan realisasi anggaran skala prioritas tahun 2021.

"Harapan kita, kalau disurati secara lembaga itu ya jangan dibalas melalui WhatsApp. Ya dibalas juga dengan surat resmi dengan alasan yang tegas dan rasional. Supaya jangan tejadi miss komunikasi seperti ini," pungkasnya. ***