PASIRPENGARAIAN, GORIAU.COM - Rabu (26/11) lalu, tim Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bangunan Gedung Rokan Hulu melakukan kunjungan kerja ke Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut).

Di kota ini sudah diberlakukan Perda Bangunan Gedung. Lewat Perda tersebut, mereka sudah mampu mendata jumlah bangunan gedung yang ada di seluruh penjuru kota. Berapa bangunan hunian, berapa bangunan fasilitas umum, berapa bangunan industri, berapa bangunan perkantoran dan jenis gedung lainnya, terdata dengan baik.

''Belajar dari situ, kini kami tengah menggodok ranperda serupa dan Kota Tomohon menjadi salah satu tempat untuk kami mencari referensi,'' ujar Kelmi Amri SH, salah satu anggota Pansus Ranperda Bangunan Gedung DPRD Rokan Hulu.

Dikatakan, ketika nanti Ranperda Bangunan Gedung Rokan Hulu ini di sahkan, 2015 nanti diharapkan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Rokan Hulu sudah mulai mendata jumlah seluruh bangunan gedung di seluruh Rokan Hulu.

Hal ini diharapkan untuk memudahkan implementasi Ranperda yang akan disahkan dan data tersebut akan menggambarkan seberapa banyak bangunan yang sudah memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau yang belum.

''Sehinggga ketika perda disahkan nanti, ada upaya dari pemerintah memberi jalan keluar kepada bangunan gedung yg belum memilik IMB. Apakah nanti dalam bentuk pemutihan IMB atau pun memberi sertifikat laik fungsi,'' ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Rokan Hulu ini.

Di Kota Tomohon yang dikunjungi kemarin, setelah satu tahun perda disahkan, mereka sudah mampu mendata semua gedung. Sehingga gedung-gedung yang dibangun dapat tertata dengan apik.

Jadi perda ini kelak memberi fungsi kenyamanan dan keselarasan setiap bangunan yang berujung pada IMB. IMB di sini ikut mengatur bentuk dan langgam bangunan serta unsur-unsur teknik kelaikan bangunan.

''Untuk itu, pada 2015 nanti, kita mendorong pemerintah daerah di Rokan Hulu sudah mengagendakan pendataan bangunan tersebut di seluruh penjuru negeri seribu suluk,'' katanya.

Sambil jalan melakukan pendataan, pihaknya juga akan memberikan ruang dan waktu kepada pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dengan maksimal pentingnya perda ini di tengah masyarakat.

''Berkaca dari Kota Tomohon, dewan setempat beserta pemerintah, bersepakat untuk pendataan dan sosialisasi satu tahun pasca disahkan perda tersebut. Barulah kemudian perda dijalankan. Tapi mengingat jumlah penduduk dan luas wilayah Rokan Hulu, bisa saja nanti ruang dan waktu untuk sosialisasi lebih dari satu tahun. Setelah itu barulah nanti dilakukan upaya penindakan berupa sanksi terhadap pelanggar perda yang sudah disahkan kelak,'' tambahnya.

Terkait defenisi bangunan yang dimaksud dalam perda ini, nanti akan diterjemahkan secara teknis oleh dinas terkait, terpenting adalah pada 2015, Rokan Hulu sudah memiliki jumlah bangunan yang terdata dengan baik, berapa bangunan hunian, fasilitas umum, industri, perkantoran dan lainnya.

''Terus selanjutnya, begitu perda ini akhirnya disahkan, kita tak mau lagi ada bangunan tidak memiliki IMB di Rokan Hulu,'' ujarnya. ***