PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bisa bekerjasama dengan DPRD Riau dalam memaksimalkan APBD Riau untuk kepentingan masyarakat luas.

Hal tersebut disampaikan Hardianto usai menerima kedatangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili oleh Tim Perencanaan Keuangan Daerah mengenai usulan Pokok Pikiran (Pokir) di APBD 2023.

Pertemuan ini, menurut Hardianto, merupakan hal yang amat penting, karena selama ini sering terjadi perbedaan pendapat dalam mengakomodir kepentingan masyarakat melalui jalur Pokir.

"Harus ada update terbaru terus tentang regulasi yang berkaitan dengan APBD. Kalau memang DPRD dan Pemprov sudah satu persepsi dalam mengakomodir Pokir, Insya Allah hubungan kita harmonis," ujar Politisi Gerindra ini, Kamis (17/2/2022).

Sebab, kata Hardianto, pihaknya meyakini program kegiatan pembangunan oleh Pemprov Riau belum mampu mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Makanya, jalur Pokir adalah solusi menampung aspirasi yang tak masuk itu.

"Kami yang selalu di lapangan sering menerima aspirasi, pada intinya kan output APBD itu kembali ke rakyat dan dinikmati oleh rakyat," tutupnya. ***