DUMAI, GORIAU.COM - Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dua kader PKS sampai saat ini tak kunjung dilaksanakan. Sementara Surat Keputusan (SK) dari Gubernur terkait PAW telah ditandatangani sejak 27 September 2013 lalu.

Dahril Qudni kader PKS yang menggantikan Marwin anggota dewan perwakilan PKS dari dapil Dumai Barat kepada GoRiau.com Kamis (14/11/2013) mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyayangkan akan molornya proses pelantikan anggota dewan tersebut.

Terlebih ketika dia mengetahui bahwa prosesi pelantikan baru akan dibicarakan pada rapat Badan Musyawarah (Banmus) tingkat pimpinan fraksi di DPRD kota Dumai pada 19 November mendatang.

"Kami kader PKS kecewa tidak adanya itikat baik pimpinan dewan untuk menyegerakan proses pelantikan anggota dewan PAW PKS, kondisi ini secara de fakto  jelas merugikan partai padahal SK gubernur terkait PAW tersebut sudah satu setengah bulan, ditandatangani gubernur pada 27 september 2013 lalu," ujar Dahril Qudni yang juga Wakil Ketua DPD PKS kota Dumai tersebut.

Tidak ada kejelasan bakal dilakukan pelantikan anggota dewan PAW ini kemudian memunculkan pandangan miring, Dahril berpandangan kondisi itu sengaja diganjal oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan kader PKS terlibat dan berpartisipasi langsung pada pembahasan APBD 2014 yang saat ini tengah digesa.

Tidak ada alasan bagi pimpinan dewan untuk menunda-nunda proses pelantikan karena pelaksanaannya bersifat disegerakan. Prosesi pelantikan anggota dewan dilakukan oleh pimpinan dewan pada paripurna istimewa yangtidak membutuhkan quorum dan dapat dilakukan tanpa melibatkan pihak pengadilan.

"Wajar saja kalau kami menduga-duga ada pihak yang menganjal karena di Bengkalis saja, salah seorang anggota dewan PAW dari PBB telah dilantik hanya selang seminggu setelah SK ditandatangani Gubernur, lantas kenapa PAW Partai PKS sampai kini tidak ada kejelasan," cetus Dahril.

Dikatakannya, dengan terganjalnya pelantikan tersebut otomatis sangat merugikan partai.  Aspirasi masyarakat serta konstituen tidak tersalurkan, selain itu juga  mengganggu sistem keuangan partai. Sebab partai ini menganut sistem pemotongan uang gaji sebanyak 30 persen yang disalurkan untuk membantu kegiatan perkaderan partai.(egy)