DUMAI, GORIAU.COM - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai berenca akan melakukan penertiban terhadap angkutan penumpang yang tidak mengantongi izin. Namun, sebelum itu dilakukan terlebih dahulu bakal digelar sosialisasi terhadap pengusaha angkutan penumpang tersebut.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional (Kabid Dal Ops) Dishub Dumai, Reinhard Ronald kepada GoRiau.com Kamis (14/11/2013) mengatakan, surat edaran (SE) nomor: 551/DPHB-OPS/783 perihal operasi penertiban dan penegakan hukum bidang lalu lintas angkutan jalan tahun 2013 sudah disosialisasikan kepada perusahaan angkutan penumpang.

 

"Kalau sebelumnya kami tindak sopirnya. Kali ini, kami akan tindak perusahaan yang tidak patuhi aturan tersebut," kata Reinhard.

Reinhard menjelaskan, sosialisasi aturan akan disampaikan kepada 50 perusahaan angkutan penumpang yang beroperasi di Kota Dumai, terdiri dari perusahaan angkutan karyawan, angkutan sekolah, perusahaan penyedia fasilitas angkutan bagi karyawannya, perusahaan angkutan umum yang menyediakan fasilitas antar jemput, perusahaan pelayaran yang menyediakan fasilitas antar jemput bagi penumpang kapalnya. Selanjutnya, perusahaan angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), angkutan kota, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan taksi.

Di pekan pertama, tim dari Dishub Kota Dumai belum melakukan penertiban dan tindakan, karena hanya sosialisasi ke perusahaan saja. Di pekan kedua, terang Renhard, tim akan menggelar operasi simpatik.

"Kami melihat sudah sejauh mana aturan yang berlaku dilaksanakan pada operasi simpatik tersebut," kata Renhard.

Selanjutnya, pada pekan ketiga dan keempat, perusahaan-perusahaan angkutan penumpang yang tidak patuh terhadap aturan akan ditindak dengan membuat berita acara pemeriksaan (BAP)."Begitu di BAP langsung dilimpahkan ke Pengadilan," ujarnya.

Sesuai aturan, setiap perusahaan yang mengoperasikan kendaraan bermotor umum wajib mengantongi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

Pelanggaran terhadap ketentuan itu, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp1,5 juta, sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 ayat (2) juncto Pasal 308 huruf a juncto Pasal 173 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. "Kami harapkan kepada perusahaan agar mematuhi aturan yang berlaku," ungkapnya.(egy)