SELATPANJANG - Pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kabupaten Kepulauan Meranti berharap Dinas Kesehatan cepat tanggap terkait mencuatnya kasus vaksin palsu beberapa waktu lalu. Hal itu guna memastikan Kota Sagu ada atau tidak vaksin palsu ini beredar.

Demikian diungkapkan Ketua YLPK Kepulauan Meranti Mulyono SE, ketika dihubungi GoRiau, Minggu (26/6/2016).

Kata Mulyono, atas kasus vaksin palsu ini, Pemda Meranti yang dalam hal ini Diskes harus cepat mengambil tindakan. Pemda harus memastikan betul-betul kepada masyarakat bahwa ada atau tidaknya vaksin berbahaya bagi kesehatan itu.

"Yang jelaskan vaksin harus menggunakan yang diakui negara. Untuk itu, pastikan apakah ada atau tidak vaksin palsu sampai beredar di Meranti," ujar Mulyono.

Dari informasi yang beredar, Vaksin untuk Tetanus, BCG, Polio, dan lainnya ini dikabarkan telah diproduksi sejak 13 tahun silam. Dan itu telah didistribusikan ke beberapa daerah di Indonesia.

Untuk itu, disampaikan Mulyono lagi, pengadaan obat-obatan melalui tender (kontraktor, red) dikhawatirkan pernah mengambil vaksin melalui Distributor yang memasarkan vaksin palsu. Untuk itu, kepada pemenang tender pengadaan obat agar pula dipastikan obat-obat apa saja yang telah dipasokkan ke Meranti.

"Harapan kita kita jangan sampai ada vaksin palsu masuk ke Meranti. Tapikan itu perlu ada kepastian dari pihak terkait," kata Mulyono lagi.

"Kepada dinas memang harus cek betul vaksin yang dipasok ke Meranti, kalau perlu minta bantuan provinsi. Kemudian, verifikasi juga pihak penyedia obat," harap Mulyono.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Diskes belum berhasil dikonfirmasi. Nomor Hp Kadiskes Suandi dan Sekretaris Misri dalam keadaan off.(***/zal)