SUMATRA BARAT - PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya bersama para pemangku kepentingan resmi menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Bukittinggi – Padang Panjang – Sicincin. Pertemuan strategis ini berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatra Barat, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan ini menjadi motor penggerak percepatan pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Provinsi Sumatra Barat. Tujuannya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai instansi guna memastikan proses perencanaan berjalan terpadu.

Fokus Monitoring dan Evaluasi

Monev dirancang untuk menyamakan persepsi agar realisasi pembangunan ruas tol segera terwujud. Beberapa aspek krusial yang dibahas mencakup:

  • Penyelarasan Trase: Menyempurnakan rencana jalur tol berdasarkan masukan teknis dan koordinasi daerah.
  • Pengadaan Tanah: Mendetailkan dokumen sosial dan lingkungan sebelum masuk tahap perencanaan rinci.
  • Identifikasi Aset: Memetakan aset negara serta kawasan kehutanan yang terdampak proyek.
  • Tata Ruang: Sinkronisasi dengan pengembangan wilayah di setiap kabupaten dan kota yang dilintasi.

Kehadiran Lintas Sektoral

Keseriusan pemerintah dan instansi terlihat dari kelengkapan tokoh yang hadir dalam pembahasan ini. Mereka meliputi:

  • * Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade
  • *:Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat Medi Iswandi (mewakili Gubernur Sumatra Barat)
  • * Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Gunawan
  • * Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Dedie Tri Hariyadi
  • * Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Barat Teddi Guspriadi
  • * Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro
  • * Wakil Direktur Utama Hutama Karya Sugeng Rochadi
  • * Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan
  • * Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatra Barat Hartono
  • * Wali Kota Bukittinggi M Ramlan Nurmatias
  • * Bupati Agam Benni Warlis
  • * Bupati Tanah Datar Eka Putra
  • * Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis
  • * Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh. Infrastruktur ini diyakini mampu membuka akses antarwilayah, meningkatkan daya saing, memperlancar logistik, hingga mendorong pariwisata, perdagangan, dan investasi.

Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatra Barat menjamin komitmen pendampingan hukum. Langkah ini diambil untuk memastikan pembebasan lahan berjalan akuntabel dan sesuai regulasi.

Komitmen Kehati-hatian Hutama Karya

Perluasan jalan bebas hambatan ini merupakan kelanjutan dari Tol Padang – Sicincin yang telah beroperasi. Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan memaparkan bahwa pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam keselamatan konstruksi, lingkungan, dan transparansi lahan.

"Monitoring dan evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh aspek perencanaan dapat diselesaikan secara matang melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait, kami optimistis proses perencanaan dapat berjalan lebih efektif sehingga pembangunan ruas Bukittinggi – Padang Panjang – Sicincin dapat segera direalisasikan. Kehadiran ruas ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi logistik, mendukung pengembangan kawasan, serta memperkuat konektivitas di Sumatra Barat sebagai bagian dari pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera," papar Iwan.

"Ruas Bukittinggi – Padang Panjang – Sicincin nantinya akan melengkapi jaringan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Sumatra Barat dan terintegrasi dengan Jalan Tol Padang – Sicincin yang telah beroperasi. Kehadirannya diharapkan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan, meningkatkan efisiensi biaya logistik, memperlancar mobilitas masyarakat dan barang, serta membuka akses menuju pusat-pusat ekonomi, kawasan industri, dan destinasi wisata unggulan di Sumatra Barat," tutup Iwan. ***