PEKANBARU, GORIAU.COM - Tahapan demi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Riau telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah penentuan calon yang akan maju usai verifikasi faktual, maka harta kekayaan seluruh calon gubernur periode 2013-2018 juga diwajibkan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kewajiban Penyelenggara Negara harus melapor kekayaannya ke KPK ini sudah diatur dalam undang-undang," kata Ketua KPU Riau, Tengku Edy Sabli di Pekanbaru, Kamis (30/5/2013).

Khususnya, demikian Sabli, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Selanjutnya, kata dia, diatur pula oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut (LHKPN).

"Setelah dilaporkan, biasanya KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap masing-masing calon tersebut. Namun KPU tidak bisa turut campur dalam pemeriksaan kekayaan calon gubernur tersebut," katanya.

Menurut Sabli, jika telah sampai pada tahapannya nanti, KPK juga akan melaporkan ahasil pemeriksaan atas LHKPN tersebut ke KPU untuk kemudian disampaikan ke publik. "Tidak ada yang ditutupi, karena KPU sebegai penyelenggaran pemilihan umum berkomitmen untuk transparan dan independen," katanya.

Dihubungi per telepon, juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan, lembaga tersebut akan melakukan verifikasi kekayaan penyelenggara atau calon penyelenggara negara sesuai dengan tahapan pelaksanaan pilkada. "Semuanya akan dilaporkan ke KPU untuk kemudian diumumkan sebagai bentuk transparansi dalam penyelenggaraan pilkada," katanya.

Sebelumnya KPU Riau telah menerima pendaftaran sejumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Seperti Herman Abdullah-Agus Widayat yang diusung lebih sepuluh partai non parlemen, kemudian Anas Ma'amun-Arsyadjuliandi Rachman yang diusung Partai Golkar.

Selanjutnya juga ada pasangan Indra Muchlis Adnan -Azis Zainal (partai non parlemen), Achmad-Masrul Kasmy (Partai Demokrat), Jon Erizal-Mambang Mit (PAN), Tengku Mukhtaruddin-Syamsurizal (non parlemen), serta Lukman Edi-Suryadi (PDI-P).(fzr)