PEKANBARU, GORIAU.COM - Perjuangan Provinsi Riau untuk mendapatkan Otonomi Daerah (Otda) tidaklah mudah. Butuh perjuangan yang ekstra, baik putra daerah yang ada di Riau maupun yang ada di Jakarta. Perjuangan itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Riau.

Hari ini (19/5/2014), merupakan detik-detik perjuangan masyarakat Riau untuk mendapatkan Otda. Diceritakan Al Azhar, sekitar tahun 1998 seluruh mahasiswa dan akademisi sepakat untuk turun ke jalan pada 20 Mei. Mereka mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau.

Dikatakan Al Azhar, orang yang paling konsisten dan punya komitmen tinggi untuk mewujudkan Riau Merdeka, Riau Berdaulat adalah Tabrani Rab. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh reformasi Riau menjadikan bulan Mei sebagai bulan reformasi. "Ongah (panggilan untuk Tabrani Rab) yang menjadi tokoh sentralnya," kata Al Azhar.

"Ada sekitar 15 ribu mahasiswa dan akademisi yang turun ke jalan," kenang Al Azhar, setelah mengunjungi tokoh sentral perjuangan reformasi Riau Tabrani Rab, Minggu (18/5/2014).

Selain Otda, para pejuang reformasi Riau juga menuntut Pemerintah Pusat agar Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) 15 persennya untuk Riau. "Ketika itu, rakyat Riau berjuang mendapatkan DBH mulai dari 'se-ujung jari' hingga 15 persen," kata Al Azhar.

Dalam merebut DBH Migas, kata Al Azhar, ada 25 komponen organisasi yang tergabung di dalam Gabungan Kekuatan Reformasi Masyarakat Riau (GKRMR). Semuanya punya komitmen yang tinggi bagaimana mendapatkan apa yang menjadi hak rakyat Riau.

"Bagi rakyat Riau, minyak tidak sekedar Sumber Daya Alam (SDA), namun sudah melekat dalam kultur kehidupan sehari-hari masyarakat," kata Al Azhar. Oleh karena itu, dengan DBH 15 persen mampu melakukan percepatan pembangunan Provinsi Riau dan yang terpenting adalah minyak harus mampu memberikan kesejahteraan untuk rakyat Riau.

Meski apa yang telah diperjuangkan oleh GKRMR telah tercapai, ternyata hasil dari Bumi Lancang Kuning hanya dinikmati segelintir orang. Masih banyak rakyat Riau yang hidup dibawah garis kemiskinan. Apalagi masyarakat dibagian terluar Provinsi Riau. Dari segi infrastruktur, mereka belum menikmati apa-apa. Kemana kesejahteraan yang diimpikan itu?

"Terhenti di kelompok-kelompok elit," jawab Al Azhar.(san)