JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jakarta yang terdampak kemacetan akibat aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Selasa (18/8/2026). Aksi yang diwarnai dengan penyampaian delapan tuntutan tersebut mengusung tema #MerebutKemerdekaan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan menjelaskan bahwa kemacetan jalan raya akibat aksi mereka tidak sebanding dengan kemacetan sistemik yang membelenggu rakyat Indonesia.

"Kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk," jelasnya.

Aksi massa ini berfokus pada evaluasi makna kebebasan usai peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. BEM UI memandang kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran yang dijanjikan konstitusi kini hanya sebatas slogan. Hal ini diperparah dengan dugaan pembungkaman suara rakyat dan intervensi aparat dalam ruang sipil.

"Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik: negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat. Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?," terangnya.

Pihak mahasiswa menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai timpang, termasuk masalah hukum, minimnya lapangan kerja, dan ketimpangan kekayaan.

"Keadilan kita dipertanyakan ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemakmuran kita jadi ilusi ketika lapangan kerja langka, pendidikan dan kesehatan gratis yang dijanjikan konstitusi tak kunjung hadir, sementara kekayaan negeri ini menumpuk di segelintir tangan," sebut Yatalathof.

Untuk itu, BEM UI mengajukan delapan tuntutan mendesak kepada pemerintah, antara lain:

  1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
  2. Hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  3. Wujudkan reforma agraria sejati.
  4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
  5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP.
  6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.
  7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
  8. Hentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.

BEM UI menegaskan bahwa pergerakan ini akan terus berlanjut. Mereka menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dan memperjuangkan hak-hak dasar yang dinilai belum terealisasi.

"Ini hanya awalan. Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri, mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya," pungkasnya.***