PEKANBARU – Sengkarut pengelolaan lahan di negeri ini adalah karena minimnya kepekaan lingkungan dan "land ethic" pada para pemimpinnya. Dalam pandangan antroposentrik, alam hanya dianggap sebagai pemuas dan penyedia kebutuhan manusia semata. Namun, pandangan seperti itu harus ditinggalkan karena sudah saatnya pemerintah daerah belajar banyak tentang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang ramah secara ekologis.

Demikian disampaikan Pengamat Pemerintahan dari Lingkar Studi Marpoyan Circle Indonesia, DR Andree Armilis SIp, MA, Mphil kepada GoRiau.com, Selasa (14/3/2023).

Menurutnya, masalah pengelolaan lahan ini sangat kompleks, terutama di daerah yang terdapat konflik kepentingan segitiga seperti kasus Kebun Pemkab di Kuansing yang saat ini sedang hangat diperbincangkan.

Terlepas dari segala masalah legalnya, ada indikasi abuse of power. Pemimpin daerah bukanlah pemilik daerah, sehingga dalam menetapkan pengelolaan daerah, harus mengacu pada aturan perundang-undangan dan norma yang ada.

Menurut Andree, jika terdapat indikasi korupsi dalam masalah ini, maka bertumpuk-tumpuklah kesalahannya; abuse of power, maladministrasi, dan korupsi. Kejelasan hukum dan penegakannya memang harus digesa dan diseriusi. Apalagi kabarnya masalah ini sudah dibawa sampai ke kejaksaan.

"Saya tidak bisa bicara aspek hukum karena bukan keahlian saya, tapi semoga segera ada jalan terangnya," ujar DR.Andree yang juga seorang sosiolog jebolan Universitas Gajahmada iti.

Dikatakan, pemimpin daerah harus berperan aktif dalam pelestarian lingkungan. Jangan asal terbitkan aturan baru, membentuk lembaga, atau menunjuk orang dekat dalam mengelola aset publik. Kepekaan lingkungan dan "land ethic" harus menjadi prioritas dalam pengelolaan lahan di negeri ini. ***