PEKANBARU, GORIAU.COM - Kebijakan Panitia Besar (PB) PON yang menjual tiket untuk menyaksikan pembukaan, penutupan dan ertandingan-pertandingan PON XVIII mendapat protes dari anggota DPRD Riau. Setelah membebani keuangan daerah triliunan rupiah, kini PON justru membebani masyarakat.

Anggota DPRD Riau Ir H A Kirjuhari kepada wartawan menjelaskan, penjualan tiket tersebut tidak pantas dilakukan PB PON karena untuk penyelenggaraan PON sudah sepenuhnya ditanggung APBD dan APBN yang juga berasal dari rakyat.

''Yang dipakai ini uang rakyat, maka bukalah kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyaksikan seluruh pertandingan termasuk pembukaan dan penutupan,'' tegas politisi Partai Amanat Nasional ini, Kamis (30/8/2012).

Karena itu, DPRD Riau akan mempertanyakan persoalan ini pada rapat dengar pendapat yang akan digelar minggu depan. Menurutnya, alasan PB PON yang takut semua venue penuh dan tak bisa menampung merupakan alasan yang dibuat-buat.

''Masak sih panitia takut orang ramai menyaksikan. Saya yakin tidak akan penuh, kalaupun penuh, itulah pekerjaan panitia yang sudah dipercaya dan juga dibiayai dengan uang rakyat. Kita minta PON ini dibuka gratis untuk memberi kesempatan kepada masyarakat seluas-luasnya.

Sebelumnya PB PON sudah mengekspos akan melakukan penjualan tiket untuk pembukaan dan beberapa pertandingan. Perkiraan harga tiket tersebut antara Rp20.000 hingga Rp 1 juta. Namun rencana ini langsung menuai protes karena ketidaketisan pungutan dalam kegiatan yang umumnya menggunakan uang rakyat melalui APBD. ***