PEKANBARU – Ribuan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum jelas nasibnya setelah seleksi tahap II Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) digelar. Pasalnya, nama mereka tidak masuk dalam database pusat, dan hingga kini pemerintah kota belum mampu memberikan kepastian status kerja mereka.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru, Irwan Suryadi, mengakui bahwa ribuan peserta seleksi PPPK tahap II tidak masuk dalam sistem pendataan pusat. Ia mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu surat edaran resmi dari Kementerian PAN-RB mengenai status para peserta yang terpinggirkan dari database.

“Kemungkinan mereka nanti juga akan masuk paruh waktu, tapi kita masih tunggu arahan pusat. Jadi, seleksi tahap II ini bisa dibilang masih tahap pendataan,” ujar Irwan, Minggu (1/6/2025).

Irwan menegaskan bahwa seluruh peserta tahap I sudah masuk database dan berpeluang untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Sementara itu, peserta tahap II—yang berjumlah sekitar 2.511 orang dari total 2.522 peserta—masih belum memiliki kepastian, dan bisa saja bernasib sama, menjadi pekerja paruh waktu tanpa jaminan status yang jelas.

Saat ditanya soal penyebab tidak masuknya ribuan nama ke database nasional, Irwan menyebutkan dua alasan utama. Pertama, banyak THL yang belum bekerja dua tahun saat pendataan tahun 2022. Kedua, jenis pekerjaan mereka, seperti cleaning service, supir, dan security, tidak memenuhi kriteria jabatan yang bisa diangkat menjadi ASN.

“Itu sebabnya, sistem langsung menolak nama-nama tersebut saat proses input data,” jelasnya.

Fakta ini menimbulkan kekhawatiran yang meluas di kalangan THL. Sebagian besar merasa bahwa ketidakjelasan ini adalah bentuk lemahnya perlindungan dan pengelolaan SDM di tingkat daerah. Apalagi, beberapa dari mereka sudah bekerja lebih dari dua tahun tetapi tetap tidak terjaring.

Ironisnya, THL yang tidak mengikuti seleksi tahap I maupun tahap II disebut akan masuk skema outsourcing, artinya mereka sepenuhnya dipekerjakan oleh pihak ketiga dan kehilangan potensi pengangkatan menjadi PPPK.

“Intinya, saat ini kita hanya bisa menunggu surat edaran dari Menpan RB terkait mekanisme pengangkatan paruh waktu untuk peserta seleksi tahap II,” tutup Irwan.

Situasi ini menambah panjang deret persoalan ketenagakerjaan non-ASN di daerah, terutama soal transparansi seleksi, kejelasan sistem database, serta minimnya perlindungan terhadap pekerja yang telah lama mengabdi. Warga dan tenaga honorer kini menanti, apakah pemerintah daerah akan bersikap pasif menunggu pusat, atau aktif memperjuangkan hak warganya. ***