
PEKANBARU – Seekor kambing kembali dijadikan umpan untuk memancing harimau sumatera yang telah meneror warga dan menerkam ternak di Desa Griya Mukti Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Tim Mitigasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau berharap, ini jadi korban terakhir sebelum satwa dilindungi itu tertangkap.
Kepala BKSDA Riau, Supartono, menyampaikan bahwa perangkap satwa (box trap) telah dipasang pada Sabtu (31/5), tak jauh dari lokasi kejadian serangan harimau terakhir. Tim kemudian menarik diri ke pos pemantauan untuk memantau pergerakan predator secara berkala.
“Pemasangan selesai sekitar pukul 12.30 WIB, kemudian tim beristirahat di mess dan akan lanjut melakukan pemantauan,” ujar Supartono, Minggu (1/6/2025).
Perangkap berukuran sedang itu dipasang dengan melibatkan gotong royong bersama warga, perangkat desa, serta Bhabinkamtibmas. Namun karena ukuran box trap dianggap kurang panjang untuk menampung kambing dan harimau sekaligus, tim membuat kandang tambahan sebagai ruang umpan menggunakan kayu dan papan.
“Kandang tambahan dibuat agar harimau tertarik mendekat, sementara box trap tetap bisa menutup sempurna ketika satwa masuk,” tambahnya.
Umpan berupa kambing milik warga digunakan sebagai pemancing. Langkah ini menandai keseriusan BKSDA dalam menangani konflik manusia dan satwa liar yang akhir-akhir ini kian marak terjadi di Riau. Namun demikian, publik mempertanyakan sejauh mana efektivitas metode ini dan apakah ada jaminan keselamatan untuk warga selama proses evakuasi berlangsung.
Peristiwa ini menambah deretan kasus konflik satwa liar yang belum tertangani secara menyeluruh. Selain ancaman terhadap ternak, ketakutan warga atas keselamatan anak-anak dan aktivitas malam hari terus meningkat.
BKSDA sendiri belum dapat memastikan berapa ekor harimau yang berkeliaran di sekitar kawasan tersebut. Pemantauan pergerakan satwa melalui kamera jebak dan patroli lapangan disebut masih berjalan.
Warga berharap, harimau bisa segera ditangkap hidup-hidup tanpa ada korban jiwa atau kerugian lanjutan. Namun, desakan juga muncul agar pemerintah dan otoritas konservasi segera menata ulang batas kawasan hutan dan pemukiman agar konflik serupa tidak terus berulang. ***