SIAK SRI INDRAPURA, - Keberadaan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) di Perawang, Kecamatan Tualang, tentunya berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Selain menyedot ribuan tenaga kerja, PT IKPP juga memberikan kontribusi kepada Pemkab Siak, melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya.

Kendati demikian, PT IKPP seharusnya patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga hubungan harmonis dengan warga tempatan terus terjalin. Sayangnya, fenomena yang terjadi malah sebaliknya, sejak satu tahun terakhir, perusahaan bubur kertas yang berdiri tahun 1983 itu kerap kali bermasalah dengan Pemkab Siak dan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan.

Seperti masalah tunggakan pajak PPj non PLN sebesar Rp28 miliar kepada Pemkab Siak, sampai saat ini PT IKPP belum mau melunasinya. Padahal, tunggakan pajak tahun 2014 itu merupakan temuan BPK RI.

Kemudian, persoalan aksi demo ratusan warga dan anggota Laskar Melayu Rembuk (LMR) Kabupaten Siak di gerbang masuk PT IKPP, terkait masalah limbah, bau zat kimia dan asap dari cerobong pabrik yang meresahkan warga Desa Pinang Sebatang Timur. Parahnya, sudah banyak warga yang berdomisili di dekat pabrik terjangkit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), khususnya anak-anak.

Dari rentetan persoalan di PT IKPP itu, 45 orang wakil rakyat yang duduk di DPRD Siak, terkesan diam membisu. Mereka seakan tak berani melawan keperkasaan perusahaan yang bernaung di bawah bendera Sinar Mas Group tersebut. Jangan ikut demo bersama masyarakat, memanggil secara kelembagaan saja, sepertinya DPRD Siak tak bernyali.

"Hanya Ismail Amir saja yang berani bersuara melawan PT IKPP ini, anggota DPRD lainnya terkesan ketakutan. Padahal, dari dapil Tualang ini saja, ada 11 orang anggota dewan yang duduk di DPRD Siak. Kok mereka diam saja, padahal ratusan masyarakat sudah dirugikan akibat limbah dan bau zat kimia dari pabrik PT IKPP itu," jelas Andi, salah seorang warga Pinang Sebatang Timur kepada GoRiau.com, Kamis (13/4/2017).

Andi yang juga mahasiswa di Pekanbaru ini menyayangkan sikap anggota DPRD Siak terhadap PT IKPP. "Waktu demo ke PT SIR masalah jalan Perawang-Pekanbaru, saya lihat ada beberapa anggota Dewan yang ikut turun, termasuk Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, tapi kalau keluhan warga dengan PT IKPP kok hanya Ismail Amir saja yang ngotot, kemana wakil rakyat lainnya," timpal Budi, warga Siak yang juga mahasiswa di Pekanbaru.

"Begitu juga masalah utang pajak PPj non PLN yang nilainya sangat fantastis itu, wakil rakyat juga terkesan diam saja, padahal Pemkab Siak terus berupaya menagih. Tapi kok tak dibantu. Harusnya dipanggil direksi PT IKPP itu agar masalah utang ini cepat selesai. Uang Rp28 miliar itu kan bisa digunakan Pemkab bangun jalan atau keperluan masyarakat lainnya," beber Budi.

Wakil Ketua Komisi III Ismail Amir kepada GoRiau.com, mendesak PT IKPP memenuhi semua tuntutan masyarakat, khususnya keluhan warga terhadap limbah dan bau zat kimia yang berasal dari pabrik.

"Kalau dibiarkan, ini membahayakan warga, rumah saya saja yang jaraknya 600 meter dari pabrik terasa sekali bau zat kimia, apalagi warga yang rumahnya hanya berbatasan dengan dinding tembok perusahaan. Informasi yang saya terima, sudah banyak warga terserang Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), khususnya anak-anak," jelas Ismail Amir.

Legislator Partai Hanura ini sudah menyampaikan keluhan warga kepada pimpinan dan fraksi di DPRD Siak. Namun, dia belum bisa memastikan kapan dilakukan pemanggilan terhadap direksi PT IKPP tersebut.

"Sudah saya sampaikan ke ketua DPRD Siak, coba tanya langsung lah. Maunya kita, secepatnya PT IKPP ini dipanggil, biar keluhan warga Pinang Sebatang Timur ini segera diselesaikan. Ya, harus duduk bersama, ajak warga, instansi terkait dan PT IKPP, biar masalahnya tak berlarut-larut," ujarnya.

Humas PT IKPP Asmadi mengaku siap memenuhi panggilan DPRD Siak untuk menjelaskan keluhan masyarakat itu. Pada intinya, kata Asmadi, persoalan limbah dan bau zat kimia tersebut tidak ada terjadi dilapangan.

"Pengolahan limbah kita sejauh ini baik-baik saja, begitu juga kondisi udara. Tak ada lagi bau zat kimia yang dikeluhkan warga itu. Intinya, kalau dipanggil Dewan untuk hearing, kita siap kapan saja," pungkasnya. *** #SIAK