TELUK KUANTAN, GORIAU.COM - Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kuantan Singingi (Kuansing) Muharman menyampaikan 13 Instruksi Presiden (Inpres) RI untuk menyukseskan pemilihan umum presiden dan wakil presiden  yang akan digelar 9 Juli mendatang.

Rakor pemantapan Pemilu ini digelar di aula Kantor Bappeda Kuansing, dipimpin Bupati diwakili Sekdakan Kuansing Muharman, Jumat (20/6/2014).

Bupati Kuansing dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Muharman  mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk membulatkan tekad dan upaya menyukseskan Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014, yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada  9 Juli 2014 mendatang.

"Dapat saya sampaikan ada 13 instruksi atau arahan dan ajakan yang disampaikan Presiden RI pada rakor sebelumnya, di antaranya mari kita sukseskan Pemilu Pilpres 2014 ini. Kita bisa menyelenggarakan dua kali Pemilu, termasuk Pilpres dan wakil presiden secara langsung, yaitu Pemilu 2004 dan 2009 dan juga Pemilu Legislatif 2014 yang baru saja kita laksanakan dengan sukses," katanya.

Dunia mengakui dan memberikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan pemilu di negeri kita, yang dinilai berjalan dengan damai, fair dan demokratis. "Kedua, mari kita ambil pengalaman dan pelajaran dari pelaksanaan Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pileg 2014 yang baru lalu. Yang baik mari kita jaga dan pertahankan," ujarnya.

"Kemudian yang belum baik, mari kita perbaiki dan sempurnakan.  Ketiga,   mari kita pedomani dan kita laksanakan semua ketentuan dan aturan tentang Pemilu. Keempat, mari sungguh kita pahami wewenang, kewajiban dan tanggung jawab, serta tugas kita masing-masing, dan di sosialisasikan kepada masyarakat luas tentang apa, siapa bertugas apa, jika ada aduan dan usulan, tidak salah alamat," lanjutnya.  

"Yang kelima, mari kita cegah tindakan berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran Pemilu. Keenam mari kita cegah terjadinya kekerasan dan benturan di antara massa kontestan Pemilu. Ketujuh,  mari kita jaga akuntabilitas dan transparansi pada tingkat penyelenggaraan Pemilu. Ke delapan,  jika ada  protes dan aduan, lakukanlah secara damai sesuai dengan aturan, mekanisme, janganlah dengan cara main hakim sendiri, melakukan kekerasan, dan aksi-aksi yang destruktif, anarkistis, membakar merusak, benturan fisik antar pendukung dan sebagainya," sambungnya.

  "Kemudian sembilan,  kepada pers dan media massa, saya berharap agar melakukan siaran dan pemberitaan yang akurat dan konstruktif. Mudah diucapkan tapi barangkali tidak mudah untuk di lakukan oleh teman-teman pers dan pemilik media massa. Saya harus menggunakan bahasa terang.  Sepuluh,  khusus untuk jajaran pemerintah, baik pada tingkat Menteri maupun pada tingkat Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk wakil-wakilnya, tetaplah mengutamakan tugas-tugas dipemerintahan," tambahnya.

"Kesebelas,  jaga netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu, dimana era TNI dan Polri  berpolitik praktis, berpolitik kekuasaan itu sudah usai. Mari kita jaga dan laksanakan hasil reformasi yg telah kita lakukan dimasa lalu. Selanjutnya, jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah, saya instruksikan untuk membantu para penyelengara pemilu, memberikan bantuan untuk kelancaran logistik, misalnya didaerah-daerahyang tempatnya sulit dijangkau," tukuknya.

Tentu semuanya, kata Sekda, harus sesuai dengan UUD dan sesuai pula dengan permintaan penyelenggara pemilu, jajaran KPU di seluruh tanah air. Sebab kalau tidak, akan menimbulkan fitnah lagi.  "Dan yang terakhir  gunakan anggaran dengan sebaik-baiknya, dana yang kita keluarkan besar, dipastikan tidak terjadi penyimpangan dan pertanggungjawabkan dengan baik," tandasnya. hks