PEKANBARU – Ketua Komisi II DPRD Riau, Syafrudin Iput, mendukung langkah Gubernur Riau, Syamsuar, yang ingin menyampaikan keresahan para petani sawit akibat kebijakan larangan ekspor sawit ke luar negeri.

Dikatakan Iput, memang sejak ada larangan ekspor sawit ini, banyak para petani yang mengeluh kepada dia. Sebab masyarakat di Dapilnya, Rokan Hilir, mayoritas menggantungkan hidup pada perkebunan sawit.

"Dan sejak harga sawit naik, kesejahteraan petani meningkat dan masyarakat disana mkmur secara ekonomi," ujar Ketua DPC Gerindra Rohil ini, Senin (16/5/2022).

Apa yang dilakukan oleh gubernur, lanjut Iput, harus didukung karena ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menjaga ekonomi masyarakatnya. Apalagi, di Riau ini sekitar 40-50 persen mereka menggantung hidup di sektor perkebunan sawit.

"Kalau ekonomi stabil, roda ekonomi akan berjalan baik, ekonomi ini kan sektor yang sangat menentukan semuanya, mulai dari kesehatan sampai ke pendidikan," tuturnya.

"Dan kita nanti akan mengundang juga Dinas Perkebunan untuk mencari solusi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Gubernur ke Presiden bisa didengar dengan baik," tutupnya.

Sebagai informasi, kebijakan pemerintah yang melarang ekspor crude palm oil (CPO) telah menyebabkan turunnya harga penjualan tandan buah segar atau TBS di tingkat petani sawit.

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan berdasarkan pemantauan langsung di lapangan dan laporan dari pemerintah kabupaten/kota, ditemukan fakta bahwa tangki timbun perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) maupun di tangki penampungan akhir, diperkirakan hanya mampu menampung CPO untuk dua minggu ke depan.

Menurutnya kondisi yang merugikan masyarakat ini tentu sangat mengusik dirinya selaku orang nomor satu di Bumi Lancang Kuning. Karena itu, dia akan segara melaporkan persoalan ini kepada Presiden RI Joko Widodo.

"Saya selaku Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah akan melaporkan segera kondisi ini kepada Bapak Presiden," ungkapnya. ***