PEKANBARU, GORIAU.COM - Anggota Bawaslu Riau Rusidi Rusdan MPdi menyebutkan lembaga kepolisian bagaikan abang kandung dari Bawaslu. Sebab, sebelum Bawaslu terbentuk polisi sudah lebih dulu menjadi pengawas dan pengamanan Pemilu.

Hal itu dikatakan Rusidi Rusdan saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reskrim Polda Riau 2013 di aula Mapolda Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Rabu (16/5/2013).

Pada Rakernis dengan peserta Bagian Reskrim di tiap Polres se-Riau itu, Rusidi Rusdan menyampaikan keberadaan pengawas Pemilu baru muncul di tahun 80-an. Sementara Pemilu sebelumnya hanya diawasi oleh kepolisian.

Ketika Pemilu tahun 1999 pun, kata Rusidi, Panwaslu yang anggotanya berjumlah lima orang terdiri dari berbagai unsur, salah satu diantaranya adalah unsur kepolisian. Jadi, kata Rusidi Rusdan lagi, Bawaslu dan kepolisian bagaikan saudara kandung yang tak bisa dipisahkan.

Dia melanjutkan, pada Pemilu 2014, sesuai dengan undang-undang pemilu, Bawaslu dan jajarannya hingga sampai ke tingkat desa semuanya adalah kalangan sipil. Namun dalam menangani perkara atau pelanggaran pemilu, tetap melibatkan pihak kepolisian. Terutama pelanggaran pemilu yang bersifat pidana.

''Setelah dikaji oleh Bawaslu, pelanggaran tersebut akan diteruskan ke pihak kepolisian. Jadi, Bawaslu dan kepolisian tetap memiliki hubungan yang sangat erat dalam menegakkan aturan di pemilu,'' ujar Rusidi dalam Rakernis yang bertema ''Kita Tingkatkan Integritas Profesionalitas dan Soliditas Penyidik dalam Penegakan Hukum Terkait Konflik Sosial dan Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu 2014'' itu.

Rusidi menyampaikan, setelah kasus tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu ke pihak kepolisian, maka polisi memprosesnya dengan batas waktu sampai empat belas hari. "Kalau sudah sampai di kepolisian, Bawaslu dan jajarannya tinggal memantaunya saja. Soal bagaimana memprosesnya, itu sama saja dengan mengajari polisi berbaris,'' ujar Rusidi berseloroh sambil dihadiahi tepuk tangan oleh peserta Rakernis. (rls)