RENGAT, GORIAU.COM - Setelah melakukan pembahasan selama 30 hari sejak diserahkannya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati Indragiri Hulu (Inhu) tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhu, Rabu (15/5/2013) menggelar sidang paripurna DPRD tentang LKPj Bupati tersebut.

Sidang paripurna dewan langsung dihadiri Bupati Inhu Yopi Arianto, SE beserta jajarannya seperti Kadis, Kaban, Kakan, Kabag serta Staf Ahli Bupati, Camat dan unsur Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD), pimpinan BUMD dan BUMN. Paripurna LKPj Bupati Inhu Dipimpin oleh wakil Ketua II DPRD H Zaharman Kaz, Rabu (15/5/2013), di lantai dua gedung DPRD Inhu di Pematang Reba.

Zaharman Kaz dalam pidato pengantarnya menyebutkan, paripurna Dewan tentang LKPj Bupati ini adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah 9 (PP) Nomor. 03 tahun 2007 tentang LKpj, rapat paripurna dewan dengan acara laporan Pansus DPRD tentang LKPj Bupati Inhu tahun 2012, dibuka dan terbuka untuk umum, ujarnya.

Dalam pada itu, paripurna LKPj Bupati tersebut diawali dengan Laporan Pansus A yang dibacakan oleh ketua Pansus Manahara Napitupulu, dimana dalam kesimpulan Pansus A tersebut menyebutkan bahwa, dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) agar diiringi dengan Law Enforcement, serta wajib pajak yang dinilai patut sebagai teladan diberi reward, baik WP perorangan maupun WP badan hukum, sehingga hal itu dapat meningkatkan target pendapatan ditahun berikutnya.

Sementara itu, dalam usaha peningkatan penerimaan daerah melalui dana perimbangan, agar terus memantau hak keuangan daerah melalui pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Selain itu, dalam pengelolaan pendapatan daerah sangat dibutuhkan etos kerja yang tinggi, namun kreadibilitas dan transparansi juga hal yang mutlak, sebut pria yang akrap disapa Napit tersebut.

Sedangkan dalam usaha peningkatan kinerja pemerintah daerah, agar segala bentuk administrasi pendukung tugas dan penugasan kepada semua pejabad/pelaksana progran dan kegiatan tidak mengalami hambatan, akan tetapi penunjukan dan SK itu haruslah ditertipkan dan diberikan dengan segera.

Ditambahkan politisi Demokrat itu, reformasi birokrasi adalah kunci sukses manajemen pemerintah, maka dari itu kebijakan KDH dalam mengelola SDM atas pegawai hendaknya menuju arah menyempurnaan, pungkasnya.

Sementara itu, Pansus B yang dibacakan oleh Ketua Pansus Arifuddin Ahalik dan Hafizon Ramadhan juga memberikan beberapa catatan penting terhadap beberapa SKPD, diantaranya RSUD Indrasari. Yakni terkait pengadaan mobil Ambulance yang dianggarkan Rp370 juta, dalam anggaran awal pengadaan mobil Hiluxe Singgel cabin, namun realisasinya menjadi mobil APV.

Sedangkan terhadap Bappedda dan Litbang, Pansus B menyebutkan, Bapedda dalam membuat perencanaan tidak mengacu pada Musrenbang kecamatan. Sedangkan terhadap Disdukcapil, harusnya mempersiapkan secara infrastruktur dalam pembuatan E-KTP, hal ini guna pelaksanaan E-KTP tersebut bisa berjalan sebagai mana mestinya. Tidak hanya itu, akibat sering terjadi pergantian pimpinan dan pegawai pada instansi tersebut berdampak pada pengguna anggaran yang tidak maksimal dan mengakibatkan pelayanan menjadi terhambat, sebutnya.

Disamping itu, terhadap Dinas pendidikan, Pansus B mengharapkan agar instansi tersebut  agar mempunyai asas Multiplier Effect, karena jika pendidikan seseorang baik, maka standar kesehatan dan pendapatan tentunya ikut membaik.

Setelah itu, pansus B juga berharap rekomendasi ini dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan dan peningktan kesejahteran masyarakat Inhu demi tercpainya visi dan misi daerah ini.

""Perubahan tidak menjamin tercapainya perbaikan, tetapi tidak mungkin adanya perbaikan yang dicapai tanpa adanya perubahan, sebab manusia pratama adalah manusia yang bekerja tanpa berfikir, manusia media merupakan manusia yang berfikir tanpa bekerja, sedangkan manusia yang utama adalah, manusia yang  mampu berfikir sambil bekerja,'' tegas Hafizon.

Bupati Inhu dalam pidatonya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada DPRD Inhu yang telah bersusah paya membahas LKPj tersebut, sebab LKPj ini tentu sebagai acuan pemkab Inhu dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, serta tolak ukur dalam pencapaian Visi dan Misi daerah, Kabupaten Inhu sejahtera 2015. (jef)