JAKARTA – Nilai tukar rupiah yang bergerak melemah hingga nyaris menyentuh level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat memantik perhatian pelaku pasar. Pelemahan tersebut dinilai tidak lepas dari isu politik yang mengemuka seiring kabar rencana pergantian pejabat di Bank Indonesia.

Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Noval Adib, menilai pasar bereaksi negatif terhadap isu masuknya figur partai politik ke jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia. Menurutnya, sentimen tersebut menjadi pemicu tekanan terhadap mata uang rupiah.

“Saya kira pelemahan rupiah yang nyaris menyentuh Rp17.000 ini merupakan bentuk hukuman pasar terhadap isu penempatan orang partai ke jajaran Dewan Gubernur BI,” ungkap Noval, Selasa (20/1/2026).

Isu yang beredar menyebut adanya rencana tukar guling antara Deputi Gubernur BI, Juda Agung, dengan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono. Thomas diketahui merupakan politisi Partai Gerindra dan menjabat sebagai bendahara umum partai yang dipimpin Presiden RI, Prabowo Subianto.

Meski belum ada keputusan resmi, kabar bahwa Thomas akan menggantikan posisi Juda Agung di BI telah lebih dulu ditangkap pasar sebagai sinyal politik yang sensitif. Sebaliknya, posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas disebut-sebut akan diisi oleh Juda Agung.

Noval menilai mekanisme pasar bekerja secara alami dalam merespons dinamika tersebut. Menurutnya, meskipun pasar bisa dipengaruhi kepentingan tertentu, secara agregat reaksi yang muncul mencerminkan psikologi pelaku pasar.

“Sebagai otoritas moneter tertinggi, BI sudah semestinya bersikap netral dan independen dari kepentingan politik. Mengatur rupiah sama dengan mengatur hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

Ia menegaskan, kekhawatiran pasar muncul ketika ada persepsi intervensi politik di tubuh bank sentral. Kondisi itu, kata Noval, menjadi beban tambahan di tengah fundamental ekonomi yang belum sepenuhnya kuat.

“Kalau ada upaya menempatkan kepentingan partai di BI, wajar jika pasar merespons dengan kekecewaan dan tekanan terhadap rupiah,” tegasnya. 

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa Juda Agung telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur BI. Presiden Prabowo Subianto juga telah mengirimkan surat presiden ke DPR RI untuk proses pengisian jabatan tersebut. Dari tiga nama yang diusulkan, salah satunya adalah Thomas Djiwandono.

Sikap berbeda ditunjukkan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI. Menurutnya, perpindahan dari kebijakan fiskal ke moneter justru dapat memperkaya perspektif perumusan kebijakan.

“Bagus. Biar Pak Thomas punya pengalaman yang lebih luas. Sudah di fiskal, kalau masuk ke moneter tentu baik,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin.

Purbaya juga menyebut kemungkinan posisi Thomas di Kementerian Keuangan diisi oleh Juda Agung. Ia tidak menampik adanya pola pertukaran posisi antara sektor fiskal dan moneter.

Pengisian kursi Deputi Gubernur BI kini menjadi sorotan publik, mengingat peran strategis bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan nasional, terutama di tengah tekanan global dan dinamika ekonomi domestik. ***