PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau memetakan sedikitnya 206 desa/kelurahan rawan banjir dan longsor pada puncak musim hujan Desember–Januari. Data itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Sofyan Franyata Hariyanto dalam Rapat Koordinasi tindak lanjut arahan Presiden RI mengenai mitigasi bencana hidrometeorologi, Senin (8/12/2025) di Gedung Daerah, Pekanbaru.

Dari total tersebut, 170 desa di 93 kecamatan terklasifikasi rawan banjir dan 36 desa di 23 kecamatan rawan longsor.“Angka ini tidak kecil. Ini harus menjadi peringatan bagi kita semua untuk memastikan kesiapsiagaan berjalan maksimal,” ujar SF Hariyanto.

Provinsi Riau saat ini memasuki periode cuaca ekstrem berdasarkan prediksi BMKG. SF Hariyanto meminta daerah meningkatkan kewaspadaan, terutama pada wilayah Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru yang berpotensi terdampak signifikan.

Dalam rapat tersebut, Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan bahwa tingginya muka air sungai dan kanal perusahaan turut memicu bencana banjir di wilayahnya. Ia menilai bencana tidak hanya murni akibat faktor alam.

“Ini bencana yang ada kontribusi perbuatan manusia. Kanal-kanal perusahaan ikut menaikkan permukaan air sungai. Di Sungai Mandau hampir 90 persen sungainya tertutup,” kata Afni.

"Kita perlu ada water management system. Kapan perusahaan membuka kanal dan kapan perusahaan menutup kanalnya secara tersistem. Kami butuh bimbingan dari pemerintah provinsi karena kalau tidak begitu, ada ribuan kanal-kanal buatan manusia yang mempengaruhi alur air," tambah Afni.

Siak melaporkan empat kecamatan dan ribuan KK terdampak banjir pada Oktober lalu, dengan posko dan dapur umum telah diaktifkan. Normalisasi sungai baru terselesaikan 5 kilometer dari total 41 kilometer, sebagian menggunakan alat berat pinjaman dari perusahaan.

Afni juga meminta dukungan provinsi dalam tiga aspek. Pertama yaitu informasi BMKG yang lebih presisi dan cepat. Lalu pembersihan anak-anak sungai serta bantuan alat berat. ***