PEKANBARU – Provinsi Riau tercatat sebagai salah satu daerah dengan realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terendah di Indonesia hingga Mei 2025.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Dalam rapat yang diikuti seluruh kepala daerah secara virtual itu, Tito memaparkan data 10 provinsi dengan capaian pendapatan tertinggi dan terendah. Provinsi Riau hanya mampu mencatat realisasi sebesar 12,34 persen, menempati posisi keenam dari bawah secara nasional.

"Belanja pemerintah, termasuk belanja daerah, menjadi motor penggerak ekonomi. Jika serapan rendah, maka perputaran uang di masyarakat juga melemah," ujar Tito dalam siaran pers, Sabtu (10/5/2025).

Tito menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, dan itu sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah yang cepat dan tepat sasaran. Karena itu, ia memberikan catatan keras bagi daerah-daerah dengan kinerja buruk dalam serapan APBD.

"Kalau uang tidak dibelanjakan, maka akan memperlambat sektor swasta ikut bergerak. Ini sangat disayangkan," jelasnya.

Data Kementerian Dalam Negeri per 7 Mei 2025 menunjukkan, 10 provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi antara lain Papua Tengah (39,08 persen), Kalimantan Barat (35,92 persen), dan Jawa Barat (32,94 persen). Sebaliknya, daerah dengan realisasi terendah dimulai dari Papua Pegunungan (7,24 persen), Lampung (8,83 persen), hingga Riau (12,34 persen).

Tak hanya di level provinsi, beberapa kabupaten/kota di Indonesia juga menunjukkan capaian yang memprihatinkan. Namun, dari daftar yang dirilis Kemendagri, tidak satu pun kabupaten/kota di Riau masuk dalam 10 besar terendah maupun tertinggi secara nasional.

Sementara itu, Tito mengapresiasi daerah-daerah yang mampu merealisasikan APBD di atas 30 persen, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Menurutnya, langkah cepat ini akan berdampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat dan kebangkitan ekonomi lokal.

Ia berharap daerah dengan serapan rendah segera melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak tertinggal dalam pelaksanaan program pembangunan tahun berjalan. ***