JAKARTA – Rencana penggabungan Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan pemborosan dan menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu disampaikan pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, Sabtu (10/5/2025).

"APBN kita bisa kedodoran kalau lembaga yang fungsinya mirip dibiayai secara terpisah. Penggabungan bisa jadi solusi," kata Trubus kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL.

Ia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih dalam fase countercyclical, artinya belum sepenuhnya pulih atau mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dalam situasi seperti ini, menurutnya, efisiensi anggaran menjadi hal mendesak.

"Kalau ekonominya naik, nggak masalah. Tapi sekarang justru menurun, utang menumpuk, pembiayaan proyek strategis nasional (PSN) juga besar. Jangan sampai anggaran habis hanya untuk membiayai lembaga dengan fungsi tumpang tindih," tegasnya.

Trubus mendorong pemerintah agar lebih bijak dalam mengelola dana publik, termasuk mengevaluasi lembaga negara yang memiliki irisan fungsi. Ia menekankan pentingnya pertanggungjawaban publik dalam penggunaan anggaran negara.

"Memang pengelolaan anggaran adalah kewenangan pemerintah. Tapi uang itu uang rakyat. Jadi publik berhak tahu dan harus dilibatkan dalam pengawasan," ujarnya.

Menurutnya, penggabungan BAIS dan BIN tidak hanya berpotensi memangkas biaya operasional, tapi juga memperkuat koordinasi intelijen nasional jika dilakukan dengan tepat dan transparan. ***