PEKANBARU, GORIAU.COM - Ratusan warga Pekanbaru sejak pagi hingga sore, Rabu (12/9/2012) mendatangi kantor PB PON di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru. Mereka mempertanyakan pengembalian uang tiket yang sudah sempat mereka beli untuk menyaksikan acara pembukaan PON Riau 2102 oleh Presiden Susila Bambang Yudoyono (SBY), malam kemarin. Mereka merasa tak adil, sebab, belakangan, untuk masuk dan menyaksikan acara, Panitia PB PON menggratiskan bagi warga lainnya.

''Kita beli mahal. Sampai jutaan. Tapi belakangan digratiskan. Ini benar benar merugikan. Makanya, kami mau uang kami dikembalikan,'' ujar salah seorang pembeli tiket, Syamsuddin Hasan, di Pekanbaru. ''Saya beli 2 tiket Gold harga Rp 1 juta dan 3 Silver harga Rp 250 ribu, " tambahnya lagi.

Hal senada disampaikan Sulistri, yang mengaku mengantongi 5 lembar tiket jenis Brown seharga 100 ribu rupiah per lembar. Namun, tiket itu tidak digunakan lantaran gerbang belakangan dibuka gratis. ''Itu artinya, kami merasa ditipu. Makanya kami ingin mengembalikan tiket dan uang kembali. Masih ada puluhan tetangga seperti kami ini,'' ujar Sulistri kepada wartawan.

Kisruh penjualan tiket ini, sebenarnya sudah dimulai sejak panitia memberlakukan penjualan tiket secara mendadak. Pro kontra langsung bergulir. Sebagian menyebut bahwa penjualan itu illegal karena dana PON berasal dari APBD dan APBN. Sementara Panitia bersikukuh penjualan tiket diberlakukan, agar pengunjung tidak membludak di stadion yang berkapasitas 43.000 orang itu.

Upaya pembatasan penonton berhasil. Stadion hanya terisi separoh. Belakangan terbukti, jumlah penonton yang datang, hingga Presiden SBY hadir, minim. Jelas memalukan. Ini membuat Panitia kelabakan. Entah kebijakan siapa, pintu stadion dibuka lebar, gratis. Hasilnya, penonton membludak.

''Soal memberlakukan masuk gratis itu, kebijakan agar acara semarak. Soal tiket kita belum dapat memberikan keterangan, nanti kita jelaskan,'' ujar Humas PB PON Riau, Chairul Risky singkat.

Sementara itu, kalangan DPRD Riau menyebut penjualan tiket, yang kemudian digratiskan merupakan tindakan yang tidak adil. ''Sejak awal kita menetang penjualan tiket. Karena uangnya berasal dari APBD dan APBN. Apa lagi kemudian digratiskan setelah rakyat membeli. Ini penipuan,'' ujar Anggota DPRD Riau, Bagus Santoso. (*/rsc)