
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Setoran tersebut bersumber dari empat sektor, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP). Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola kegiatan ekonomi dan transaksi masyarakat.
"Untuk merespons perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital," ujarnya melalui keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Dari keseluruhan penerimaan pajak ekonomi digital, sektor PMSE menempati posisi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp46,36 triliun. Urutan berikutnya diisi Pajak SIPP sebesar Rp6,02 triliun, pajak fintech senilai Rp5,5 triliun, dan pajak atas transaksi aset kripto sebesar Rp2,23 triliun.
Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menetapkan 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sepanjang Oktober 2026, tidak terdapat penambahan pelaku usaha yang ditunjuk maupun perubahan data pemungut. Dari total tersebut, 249 pelaku usaha telah menjalankan kewajiban pemungutan dan penyetoran PPN dengan akumulasi penerimaan Rp46,36 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Penerimaan PPN PMSE tersebut terhimpun secara bertahap sejak 2020. Tahun pertama, setoran tercatat Rp731,4 miliar, lalu meningkat menjadi Rp3,9 triliun tahun 2021 dan Rp5,51 triliun tahun 2022. Selanjutnya, setoran mencapai Rp6,76 triliun tahun 2023, Rp8,44 triliun tahun 2024, serta Rp10,32 triliun sepanjang 2025. Adapun selama Januari hingga Oktober 2026, penerimaan PPN PMSE tercatat Rp10,69 triliun.
Dari transaksi aset kripto, DJP membukukan penerimaan pajak sebesar Rp2,23 triliun hingga Oktober 2026. Rinciannya terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri senilai Rp881,82 miliar.
Catatan DJP memperlihatkan penerimaan pajak kripto mulai terkumpul Rp246,54 miliar tahun 2022, kemudian menjadi Rp220,89 miliar tahun 2023. Capaian tersebut meningkat ke angka Rp620,38 miliar tahun 2024 dan bertambah menjadi Rp796,74 miliar tahun 2025. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, pajak transaksi aset kripto telah mencapai Rp341,61 miliar.
Sementara itu, dari sektor teknologi finansial atau fintech, DJP mencatat penerimaan pajak Rp5,5 triliun hingga 31 Oktober 2026. Setoran tersebut berasal dari tiga komponen, meliputi PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri senilai Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri Rp3,24 triliun.
Secara historis, setoran pajak fintech tercatat Rp446,39 miliar tahun 2022, lalu naik menjadi Rp1,11 triliun tahun 2023 dan Rp1,48 triliun tahun 2024. Tahun 2025, penerimaannya berada di angka Rp1,37 triliun, sedangkan sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp1,09 triliun.
Selain itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Pajak SIPP menghasilkan penerimaan Rp6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026. Nilai ini terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar serta PPN senilai Rp5,57 triliun.
Dilihat berdasarkan tahun penerimaannya, setoran Pajak SIPP mencapai Rp402,38 miliar tahun 2022, meningkat menjadi Rp1,12 triliun tahun 2023 dan Rp1,33 triliun tahun 2024. Tahun 2025, realisasinya tercatat Rp1,23 triliun, sementara sepanjang Januari hingga Oktober 2026 sudah terkumpul Rp1,95 triliun.
Pertumbuhan aktivitas ekonomi digital dinilai perlu diimbangi pengembangan ekosistem perpajakan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. DJP pun terus membenahi sistem administrasi serta mekanisme pemungutan pajak agar dapat mengakomodasi perkembangan model bisnis dan variasi transaksi digital demi mengoptimalkan kontribusinya terhadap penerimaan negara.
"Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha," pungkasnya. ***