JAKARTA - Tragedi memilukan jatuhnya nyawa warga sipil kembali terjadi di wilayah konflik, menguak kenyataan pahit bahwa rentetan letusan senjata api di ujung timur Indonesia tidak hanya berakar pada urusan ideologi. Ada pusaran bisnis gelap yang menguntungkan segelintir pihak, membuat rantai kekerasan ini seolah tidak pernah menemui titik terang.

Fakta di lapangan menunjukkan tingginya risiko keselamatan yang membayangi warga sipil. Tiga aparatur sipil negara Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan tewas ditembak kelompok bersenjata saat sedang menjalankan tugas lapangan, Rabu (9/9/2026).

Merespons situasi keamanan yang kian memburuk, Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo mengungkapkan bahwa penyelesaian konflik ini membutuhkan pandangan yang jauh lebih luas dari sekadar aksi penindakan bersenjata. Kompleksitas persoalan melibatkan banyak aktor, termasuk keberadaan pasar gelap persenjataan.

"Banyak pihak yang terlibat bukan hanya politisi. Kalau dari aspek perdagangan, karena ada pasokan dan permintaan yang menguntungkan, khususnya jual beli senjata," beber Susaningtyas, Sabtu (12/9/2026).

Bagi kelompok bersenjata, jalur perdagangan ilegal ini menjadi nyawa utama pergerakan mereka. Selama suplai senjata masih mendatangkan pundi-pundi rupiah bagi para pemasok, aktivitas terlarang tersebut akan sangat sulit diberantas hingga ke akar.

"Bisnis ilegal seperti ini masih akan berlangsung terus. Dampaknya konflik juga akan berlanjut," tegasnya.

Selain mengandalkan jalur perdagangan gelap, sumber amunisi dan persenjataan kelompok tersebut juga didapatkan dari hasil perampasan secara paksa di lapangan. Target utamanya adalah pos-pos pengamanan yang tersebar di wilayah rawan.

"Meskipun kelompok bersenjata juga merampas senjata ketika menyerang pos-pos aparat keamanan," urainya.

Kondisi keamanan yang tidak menentu ini juga diperparah oleh minimnya rasa saling percaya antara pemerintah dan kelompok-kelompok setempat. Belum lagi urusan sejarah integrasi yang kerap menjadi bahan perdebatan panjang hingga memicu tindakan represif.

"Ini persoalan ketidakpercayaan dan konflik. Tidak mudah buat pemerintah percaya ke Papua, sebaliknya juga pihak kelompok bersenjata sulit percaya ke Pemri," pungkasnya. ***