SELATPANJANG - Pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar sedang alot dibahas Pemerintah Kabupaten Kampar. Pembahasan ini pun dinilai cukup unik.

Menurut Pakar Lingkungan DR Elviriadi MSi, tata ruang di Kabupaten Kampar sangat unik karena adanya konsep tanah ulayat dan hutan adat yang diakui Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 1999 lalu. Dengan adanya Perda Ulayat adat tersebut, Tim RTRW harus mengakomodir dan mengidentifikasi luas dan peta lokasi ulayat seluruh Kabupaten, agar tidak benturan dengan klaim perkebunan swasta, juga agar terhindar dari deforestasi dan  bencana alam.

"Yang unik dan fenomenal, ninik mamak Kuntu berhasil men-judicial review Undang Undang Kehutanan No 41 tahun 1999 sehingga keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 35 tahun 2012," kata Elviriadi, Kamis (5/7/2018).

"Kampar itu pelopor gerakan hutan adat dan tanah ulayat Indonesia. Jadi, Tim Ranperda berikan atensi besar untuk prestasi itu," tambah Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI.

Untuk itu, tambah Dosen UIN Suska ini lagi, ninik mamak se Kabupaten Kampar harus bergerak cepat, progresif melobi Tim Ranperda.

Selain itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Cabang Kampar beserta World Resources Institute (WRI) juga sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Cokroaminoto (Kadis LHK Kabupaten Kampar) untuk memasukkan ulayat adat ke Tata Ruang Kabupaten Kampar.

"Artinya, Ranperda RTRW Kabupaten Kampar harus dikawal ketat. Karena konflik masyarakat adat dengan pihak perkebunan cukup tinggi. Kemarin aja masyarakat berhari-hari demo di kediaman Bupati Aziz Zainal gara-gara sengketa tata ruang itu," ungkap aktivis Muhammadiyah ini.

Apalagi Perda RTRW Propinsi Riau belum dihalusi dalam kajian yang detail dan masih dalam publik reviews sejumlah organisasi masyarakat (LSM). Mungkin juga salinannya belum sampai ke Kabupaten Kota.

Oleh karena itu, kata Elv, sejumlah pekerjaan berat menanti tim Ranperda tersebut diantaranya sinkronisasi Tata Ruang Nasional guna mengakomodir proyek strategis nasional dengan RTRW propinsi, serta diskusi dengan banyak pihak agar tidak bermasalah di kemudian hari. Yang penting sejumlah kawasan strategis seperti Cagar Alam Bukit Bungkuk seluas 7.000 hektar, Suaka Marga Satwa Rimbang Baling Kampar Kiri Hulu, dan zona konservasi harus dipertahankan. Pelepasan hutan untuk pemukiman, industri dan perkantoran dapat diurus ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.

"Saya siap membantu meringankan kerja tim, demi kemaslahatan masyarakat adat dan kelestarian lingkungan hidup," tandas putra Meranti yang selalu menggunduli kepala demi mencerminkan nasib hutan Riau itu diakhir bincang-bincang. ***