PEKANBARU – Kebijakan baru pemerintah pusat pada tahun 2026 membawa perubahan besar bagi sektor perkebunan di Riau. Alokasi pupuk subsidi yang selama ini menjadi andalan, kini resmi dihentikan dan dialihkan sepenuhnya untuk sektor tanaman pangan (pertanian).

Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Riau, Supriadi, membenarkan adanya pergeseran kebijakan tersebut. Meski demikian, ia meminta para pekebun, khususnya petani kelapa sawit, tidak perlu risau. Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan lain yang dinilai lebih efektif dan berdampak jangka panjang, yakni pembiayaan penuh (full cost) untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) dan sarana prasarana.

"Memang untuk perkebunan sudah tidak ada alokasi pupuk subsidi dari pemerintah pusat. Tetapi untuk sawit, tersedia bantuan full cost untuk replanting dan sarpras yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)," ungkap Supriadi, Rabu (18/2/2026).

Dana segar dari BPDPKS ini, lanjut Supriadi, akan disalurkan langsung kepada pekebun yang memenuhi kriteria teknis dari Kementerian Pertanian. Skema ini dirancang untuk mendongkrak produktivitas lahan yang sudah tua atau tidak produktif tanpa membebani petani dengan biaya mahal.

Menyikapi perubahan ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, telah menginstruksikan jajaran Dinas Perkebunan untuk jemput bola. Pemerintah daerah wajib memastikan informasi mengenai akses dana BPDPKS ini sampai ke tingkat tapak agar bisa segera dimanfaatkan.

"Kami diminta untuk intensif memfasilitasi dan mensosialisasikan agar bantuan ini benar-benar dapat dinikmati oleh para pekebun di Riau. Dana bantuan akan langsung diterima pekebun setelah semua persyaratan terpenuhi," jelas Supriadi.

Pihaknya berkomitmen untuk mengawal transisi bantuan ini agar sektor perkebunan, yang menjadi tulang punggung ekonomi Riau, tetap tumbuh positif meski tanpa subsidi pupuk konvensional. ***