PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menempuh langkah taktis dalam menyiasati percepatan pembangunan infrastruktur tahun ini. Daripada menanggung seluruh beban perbaikan jalan rute Simpang Minas hingga Tualang Timur sendirian, pemerintah memilih membagi zona pengerjaan dengan pihak BUMN dan swasta.

Kesepakatan ini resmi mengikat PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan PT Arara Abadi lewat penandatanganan dokumen kerja sama. Strategi patungan ini diklaim ampuh untuk memicu pertumbuhan ekonomi daerah tanpa harus menguras kas secara berlebihan.

Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Zulfahmi menyebutkan keterlibatan dunia usaha adalah bentuk tanggung jawab sosial yang berdampak langsung. Skema kolaborasi terintegrasi ini diyakini mampu menghadirkan akses transportasi darat yang jauh lebih aman bagi perputaran ekonomi.

"Hari Jumat kemarin sudah kami lakukan penandatanganan kerja sama secara resmi dengan pihak manajemen PT PHR dan PT Arara Abadi. Penandatanganan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi," papar Zulfahmi, Sabtu (6/6/2026).

Meski telah merinci pembagian zona kerja dan jadwal turunnya alat berat untuk STA 00+100 hingga STA 01+100 pertengahan Juni ini, pihak PUPR Riau belum membeberkan secara spesifik besaran alokasi APBD murni 2026 yang dihabiskan untuk ruas awal tersebut.

Fokus narasi pemerintah saat ini sepenuhnya dialihkan pada keberhasilan menggandeng korporasi besar. Pembagian beban infrastruktur ini menjadi preseden baru bagaimana daerah mengelola keterbatasan data anggaran dengan memaksimalkan potensi pihak ketiga di wilayah operasionalnya. ***