PEKANBARU, GORIAU.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi sudah beberapa kali memanggil manajemen PT Duta Palma Nusantara (DPN) terkait aduan masyarakat. Kebanyakan aduan tersebut berkaitan dengan tidak dirasakannya manfaat keberadaan DPN oleh masyarakat.



"Namun, hearing saja tidak mempan. Pasalnya, dalam setiap hearing yang datang bukan pengambil kebijakan. Tapi, orang-orang yang tak tahu apa-apa," ujar Legislator Kuansing, Musliadi saat ditemui www.goriau.com, usai buka puasa bersama Pemkab Kuansing dan masyarakat Kuansing di Pekanbaru, Sabtu (19/7/2014).

Dikatakan Musliadi, selama ini Kabupaten Kuantan Singingi tidak mendapatkan apa-apa dari DPN. Apalagi masyarakat yang notabene tinggal disekitar wilayah perusahaan. Musliadi juga menegaskan PT DPN tidak pernah menyalurkan bantuan lewat program CD. "Anehnya lagi, semua perusahaan perkebunan di Kuansing mempunyai plasma. Namun, DPN tidak ada sama sekali," katanya.

"Ini menjadi pertanyaan besar untuk orang pusat, mengapa hal ini bisa terjadi," ujarnya Musliadi.

Untuk itu, lanjut Musliadi, satu-satunya cara yang mampu menundukkan PT DPN agar masyarakat merasakan keberadaannya hanya lewat kekuatan rakyat. Rakyat Kuansing harus melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka (DPN) jera. Semua elemen harus bersatu untuk merebut lahan tanah ulayat, CD. "Masyarakat Kuansing harus bersinergi dalam menundukkan DPN," tegasnya.

Musliadi dengan lantang mengatakan bahwa PT DPN merupakan perusahaan bandel, perusahaan yang tidak menyentuh masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari tidak komitmen dalam memajukan masyarakat sekitar HGU-nya. "Belum lagi persoalan tenaga kerja yang mereka pakai, itu tidak ada putra daerah," tutur Musliadi.

"Kalau DPN sudah tunduk, kita berharap mereka sama dengan perusahaan lain. Dimana, setiap perusahaan punya program CD dan ikut membangun Kuansing," kata Musliadi.

Ia memangdang, langkah Bupati mengumpulkan perusahaan untuk membangun jalan adalah sesuatu yang wajar. Sebab, jalan tersebut juga setiap hari dimanfaatkan oleh perusahaan. Bahkan, dalam pertemuan dulu, biaya perawatan itu ditanggung oleh Pemkab Kuansing. "Nyatanya, mereka malah tidak menghargai masyarakat Kuansing," ujarnya.

"Maka, kekuatan rakyat yang harus menyadarkan DPN. Mereka selama ini menganggap Kuansing itu tak ada apa-apanya. Makanya mereka sepele dengan Bupati," tambah Musliadi.

Musliadi pun berharap masyarakat Kuansing yang ada di Pekanbaru juga turut mendukung gerakan rakyat di Kuansing. Dengan demikian, kekuatan itu semakin besar. "Terutama, mahasiswa Kuansing yang dimanapun berada, mahasiswa harus proaktif dalam menggiring kasus ini," katanya.

"Jika hal ini sudah dilakukan, maka kami dari DPRD Kuansing siap untuk mem-back up," tutup Musliadi.(san)