PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan kesiapannya untuk menjalankan Program Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis berasrama yang digagas Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Kesiapan ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, usai memimpin rapat penerimaan peserta didik baru Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026 di Kompleks Perkantoran Walikota Tenayan Raya, Jumat (16/5/2025).

“Untuk tahap awal, kita siapkan 50 peserta didik dan 5 orang cadangan. Jadi total ada 55 anak yang dipersiapkan untuk mengikuti pendidikan gratis di Sekolah Rakyat,” ungkap Zulhelmi.

Rapat ini turut dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Masykur Tarmizi, Kepala Dinas Sosial, Idrus, serta Sekretaris Dinas Pendidikan, Vemi Herliza.

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Idrus, menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan kuota penerimaan akan bertambah menjadi 100 peserta, apabila ada permintaan dari Pemerintah Pusat.

“Kalau diminta 100 peserta, kita sudah siapkan. Data-data calon peserta didik juga sudah tersedia,” ujarnya.

Proses seleksi calon peserta Sekolah Rakyat dilakukan melalui assessment menyeluruh, termasuk verifikasi langsung ke rumah calon siswa. Dari data awal milik Pusdatin Kemendikbudristek, terdapat 7.315 anak di Pekanbaru yang menjadi sasaran, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun untuk tahap awal, pelaksanaan difokuskan pada jenjang SMP, dengan jumlah data mencapai sekitar 4.300 anak usia 12–15 tahun.

"Dari hasil pendataan langsung dan assessment, terjaring 410 anak yang memenuhi syarat. Dari jumlah itu, sebanyak 131 orang menyatakan setuju secara lisan. Setelah dilakukan verifikasi lanjutan, 79 orang memberikan persetujuan tertulis," terang Idrus.

Setelah seleksi akhir dilakukan, terpilihlah 50 peserta dan 5 cadangan yang akan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat yang dipusatkan di Sentra Abiseka, Kecamatan Rumbai. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school dan seluruh biaya pendidikan, termasuk kebutuhan dasar, ditanggung pemerintah.

“Sekolah Rakyat adalah ikhtiar kita untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Semua fasilitas gratis, dan difokuskan untuk anak-anak dari keluarga miskin,” tegas Idrus.

Program ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Pusat dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi kelompok rentan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda. ***