JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap praktik memprihatinkan di lapangan terkait pemberian tunjangan khusus bagi dokter yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menyebut ada kepala daerah yang memotong tunjangan sebesar Rp30 juta yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui skema insentif nasional.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11/2025), Budi menjelaskan ada sejumlah kepala daerah yang justru menarik kembali tunjangan daerah yang sebelumnya diberikan kepada dokter.

“Kita sudah kasih Rp30 juta untuk dokter spesialis di daerah tertinggal. Tapi begitu kita kasih, beberapa kepala daerah ada yang nakal, dikurangi jatahnya,” ungkapnya. 

Menurut Budi, sebagian dokter di wilayah 3T memang sebelumnya menerima insentif dari pemerintah daerah. Ketika insentif pusat sebesar Rp30 juta diberikan, kepala daerah memilih mencabut atau mengurangi insentif lama sehingga jumlah total yang diterima dokter tidak berubah signifikan.

“Misal, dokternya sudah dapat Rp20 juta, terus dikasih Rp30 juta dari pusat. Harusnya dapat Rp50 juta. Tapi sama kepala daerah, yang Rp20 juta dicabut. Dokternya jadi kasihan,” ujarnya.

Budi menegaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya tidak terbebani biaya apa pun dari pemberian tunjangan khusus tersebut. Insentif sepenuhnya disiapkan pemerintah pusat untuk mendorong tenaga medis tetap bertugas di daerah yang akses kesehatannya terbatas.

“Ini benar-benar daerah, mohon dibantu. Kasihan para dokter di 3T,” tambahnya.

Tunjangan khusus bagi dokter dan dokter gigi spesialis di wilayah 3T ini telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025 yang diteken pada 17 Juli 2025. Berdasarkan Pasal 2 beleid tersebut, tunjangan sebesar Rp30.012.000 diberikan kepada tenaga medis yang ditugaskan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).

Dalam paparan Kemenkes, insentif ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah dengan fasilitas terbatas, sekaligus memastikan pemerataan tenaga medis di seluruh Indonesia.

Kemenkes kini meminta dukungan DPR agar praktik pemotongan di daerah tidak lagi terjadi. Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan semangat dokter di garis terluar Indonesia itu, menurut Budi, harus benar-benar diterima penuh oleh para tenaga kesehatan yang menjalankan pelayanan paling menantang di lapangan. ***