JAKARTA – Dewan Pers menegaskan bahwa konten yang dipublikasikan melalui akun media sosial milik perusahaan media massa tetap diperlakukan sebagai produk jurnalistik. Artinya, penyelesaiannya berada di bawah Undang-Undang Pers, bukan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Anggota Dewan Pers, Muhammad Jazuli, menyampaikan hal ini dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Kebijakan Media Massa yang digelar Kemenko Polhukam, Kamis (13/11/2025).

“Jelas, medsos yang berafiliasi dengan media massa itu produk jurnalistik. Jadi tetap masuk ranah UU Pers,” ujarnya.

Menurut Jazuli, banyak perusahaan media kini memanfaatkan akun media sosial untuk mempublikasikan berita secara lebih cepat dan menjangkau pembaca yang lebih luas. Karena itu, sengketa pemberitaan yang muncul di platform tersebut wajib ditangani melalui mekanisme pers.

“Berbeda dengan medsos pribadi. Kalau medsos pribadi, ya itu ranah UU ITE,” tegasnya.

Ia menilai forum yang digelar pemerintah ini penting sebagai ruang bersama untuk memperkuat ekosistem media yang kredibel, terutama di tengah tekanan industri pers dan arus informasi digital yang makin kompleks.

“Forum seperti ini sangat positif. Industri pers kini menghadapi turbulensi, jadi perlu ada koordinasi rutin,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsekal Pertama TNI Ariefin Sjahrir, menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat membatasi ruang gerak pers. Sebaliknya, pemerintah ingin membangun media nasional yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

“Kami sadar ekosistem media yang bersih melibatkan banyak pihak. Karena itu, semua diajak berkolaborasi,” kata Ariefin.

Ia menambahkan, percepatan teknologi menuntut pemerintah dan pelaku media bergerak sejalan agar tidak tertinggal.

“Kita berusaha mengimbangi teknologi tanpa langkah sporadis. Semua pihak kita rangkul,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan media lokal.

“Media lokal yang paling tahu kebutuhan daerahnya. Mereka pilar penting demokrasi dan harus mampu menyajikan informasi berimbang,” katanya.

Forum ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi antarstakeholder untuk memastikan ruang pers tetap merdeka, bertanggung jawab, dan terlindungi dari salah kaprah penggunaan UU ITE terhadap produk jurnalistik. ***