PEKANBARU, GORIAU.COM - Calon Gubernur Riau Lukman Edy memastikan program kebun kelapa sawit masing-masing 2 hektar untuk KK (kepala keluarga) miskin tidak akan membebani APBD Provinsi Riau. Pihaknya akan memanfaatkan fasilitas kredit di perbankan untuk mendukung program itu, ditambah potensi lain yang tidak menabrak aturan yang ada.

Ketika berdialog dengan masyarakat Kota Dumai dalam rangkaian kampanye Pilgub Riau 2013, Rabu (28/8) lalu, Lukman menyetir keraguan sejumlah kalangan, yang menyebutkan program kebun untuk rakyat miskin akan membebani APBD Riau.

Ditambah progam-program lain yang terangkum ke dalam 4 Pilar, kalangan itu menyangsikan program-program itu hanya teoritis belaka, dan sulit diaplikasikan. "Saya pastikan program itu dananya tidak diambilkan dari APBD Riau," kata LE, begitu Lukman Edy akrab disapa, sambil mengisahkan pertemuannya dengan pejabat di lingkungan Bank Riau-Kepri.

Dalam pertemuan itu, LE menanyakan tentang fasilitas kredit di bank tersebut yang bisa mendukung program kebun untuk rakyat. "Dipastikan di bank tersebut tersedia fasilitas kredit untuk itu," kata LE.

Dikatakan, dana fasilitas kredit untuk program itu di Bank Riau-Kepri ternyata cukup besar, mencapai angka Rp450 miliar. "Ironisnya, sejauh ini Rp1 juta pun dana itu tidak disalurkan karena memang tidak ada yang meminta," kata LE, mengutip penjelasan pejabat Bank Riau-Kepri. "Syaratnya, kalau yang menginginkan kredit itu adalah masyarakat, mesti ada perusahaan yang menjadi penjamin," terangnya.

Dalam pandangan LE, dana Rp450 miliar akan bisa membangun 90.000 hektar areal perkebunan kelapa sawit, dengan asumsi biaya pembukaan lahan dipatok pada angka maksimal Rp50 juta/hektar dari biaya riil yang hanya Rp39 juta/hektar. ''Kalau berhasil dibangun 90.000 hektar kebun sawit, berarti akan bisa dibekali 45.000 KK (kepala keluarga) miskin dibekali dengan sumber ekonomi,'' tambahnya.

Caranya, menurut LE, pemprov menggandeng perusahaan perkebunan swasta berpengalaman dan punya itikad baik membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat sebagai mitra kerja. Kelak peusahaan itu pula yang menjadi penjamin ke perbankan untuk mendapatkan fasilitas kredit kebun rakyat itu.

''Pemprov akan menyediakan uang penjamin 10 persen dari nilai kredit untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut," ia menambahkan.Kalau program ini direalisasikan, sambung LE, berarti sepertiga dari angka kemiskinan di Riau sudah tercarikan solusi sumber ekonominya. Sebab, dalam data terakhir, angka kemiskinan di Riau tercatat sebanyak 150.000 KK dengan 500.000 jiwa. ''Sebagian besar penduduk miskin itu bermukim di pedesaan, terutama kawasan-kawasan pesisir,'' tambah menteri termuda itu.

''Kuncinya, kita harus menggandeng perusahaan perkebunan swasta berpengalaman dan punya itikad baik untuk mendukung program itu,'' tandasnya.

Kegagalan program serupa yang dilakukan Pemprov Riau selama ini, menurut LE, antara lain karena setiap tahapan pekerjaan pembukaan kebun dilelang ke perusahaan swasta yang tidak berpengalaman, dan tidak punya itikad baik mensejahterakan masyarakat," katanya.

LE juga memastikan tidak ada persoalan dalam segi ketersediaan lahan. Untuk kondisi terakhir saja, menurut LE, setidaknya tersedia 1,2 juta hektar lahan yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program itu. Lahan seluas itu antara lain berasal dari lahan tidur/kritis, lahan-lahan eks perusahaan perkebunan yang dikuasai tidak sesuai dengan peruntukannya, dan lahan-lahan kebun masyarakat yang tidak produktif.

Dengan potensi lahan seluas itu, sebut LE, berarti sangat memungkinkan upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui program pemberian kebun untuk rakyat miskin. "Mohon dicatat, yang kita lakukan adalah program pengadaan kebun untuk rakyat, bukan pengadaan lahan," katanya. Sebab, untuk pengentasan kemiskinan 150.000 KK di Riau, hanya membutuhkan lahan 300.000 hektar, sementara potensi ketersediaan lahan 1,2 juta hektar.

Tambahan lagi, imbuh LE, mencuat kesan selama ini bahwa kalau masyarakat yang meminta lahan untuk kebun, terkesan ditutup-tutupi dan dikatakan tidak ada lagi lahan yang tersisa. "Tapi kalau perusahaan yang menghendaki lahan, selalu saja ada," tambah LE, sambil menyebut contoh nota kesepahaman seorang bupati di Riau dengan perusahaan swasta nasional dengan melibatkan penguasaan lahan 100.000 hektar.

Kalau kelak dipercaya menjadi Gubernur Riau periode 2013-2018, bersama calon wakil gubernur Suryadi Khusaini dalam ajang Pilgub (Pemilihan Gubernur) Riau 2013, LE memastikan di 100 hari pertama masa kerjanya akan membuka 100.000 hektar kebun, yang kelak akan dibagi-bagikan kepada 50.000 KK miskin di daerah ini untuk dijadikan sebagai sumber ekonomi yang pasti.

''Hanya dengan memiliki kebun, yang memungkinkan setiap anggota masyarakat memiliki sumber ekonomi yang pasti,'' katanya.

Berbeda dengan program BLSM yang hanya bisa bertahan 2-3 hari atau dana "serangan fajar" yang bertahan dalam hitungan jam saja, dijelaskan LE, penguasaan kebun 2 hektar/KK akan menjamin sumber ekonomi keluarga itu dalam rentang waktu 25 tahun.

Tapi LE wanti-wanti, program itu hanya diarahkan untuk anggota masyarakat yang sama sekali belum memiliki kebun. Bagi anggota masyarakat yang telah memiliki kebun 3 hektar, tidak termasuk sasaran dari pelaksanaan program ini. Tapi bagi anggota masyarakat yang misalnya baru memiliki 1,5 hektar, akan diikutkan program ini dengan cara menambah luas kebunnya 1/2 hektar lagi sehingga menjadi 2 hektar.

Kalau program tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan, LE optimistis persoalan kemiskinan yang menyungkup 150.000 KK masyarakat Riau dalam rentang waku tiga tahun akan bisa teratasi.

''Ditambah program pendidikan kesarjanaan gratis bagi semua anak Riau, program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dan bantuan dana Rp2 miliar/desa/tahun, kurang apalagi untuk menjamin kenyamanan dan kepastian hari-hari sebagai penduduk Provinsi Riau?'' tanyanya. (rls)