
PEKANBARU, GORIAU.COM - Disahkannya berkas Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, yang menggunakan scanning tandatangan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat, menyisahkan perkara bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau. Ia dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jakarta.
Menurut Ketua KPU Riau, Tengku Edi Sabli, permasalahan scanning bukanlah atas dasar pemahaman belaka. Melainkan arahan langsung dari KPU Pusat. Arahan tersebut dipertegas oleh KPU Pusat dalam surat edaran nomor 229.
"Hal ini kami lakukan, karena mendapat arahan dari KPU Pusat, dan kami sama sekali tidak takut dengan gugatan tersebut," ungkap Edi Sabli kepada GoRiau.com di Ruang Kerjanya, Kamis (29/8/2013).
Selain itu, Edi Sabli juga merasa heran kenapa hanya 12 orang yang dilaporkan berkasnya menggunakan scanning tandatangan. Sementara, masih banyak DCS lain yang juga melakukan hal yang sama.
Padahal, menurut Edi Sabli pada prinsipnya partai memiliki hak penuh untuk melakukan penggantian ataupun perubahan, sebelum ditetapkannya seseorang menjadi DCS. Namun, ketika sudah ditetapkan sebagai DCS, seseorang bisa gugur aopabila ada sanggahan dari masyarakat. "Untuk kebenarannya, kami minta pihak partai untuk verifikasi laporan tersebut," jelas Edi Sabli.
"Namun, mengapa setelah ditetapkan sebagai DCS, sekitar bulan Juli kemaren baru ada surat dari DPD PD untuk menggugurkan mereka," lanjut Edi Sabli.(san)