PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengakui produksi padi daerah saat ini baru mampu memenuhi sekitar 27 persen dari total kebutuhan konsumsi beras masyarakat. Meski demikian, berbagai upaya terus dilakukan untuk mendukung program prioritas nasional Asta Cita di bidang swasembada pangan.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan komitmen Pemprov Riau terhadap pembangunan sektor pangan dilaksanakan secara konkret dan berkelanjutan sejak 2024 hingga saat ini. Pada tahun 2025, Pemprov Riau telah menjalankan sejumlah program strategis, di antaranya optimasi lahan, cetak sawah rakyat, pompanisasi, irigasi perpompaan dan perpipaan, serta fasilitasi benih unggul dan pupuk bersubsidi.

“Sebagai penguatan di lapangan, hingga saat ini telah terbentuk 111 Brigade Pangan yang melibatkan 1.665 petani milenial dan dilengkapi dengan berbagai alat dan mesin pertanian modern,” ujar Syahrial Abdi saat menghadiri pelantikan pengurus DPD HKTI Provinsi Riau di Desa Binuang, Kabupaten Kampar, Senin (9/2/2026).

Ia menjelaskan, program Brigade Pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya regenerasi petani serta modernisasi sektor pertanian di Provinsi Riau.

Dari sisi kebijakan, Pemprov Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat dukungan melalui Instruksi Gubernur Riau tentang peningkatan produksi padi dan jagung melalui Gerakan Daerah Percepatan Peningkatan Luas Tambah Tanam. Gerakan ini melibatkan sinergi lintas sektor, termasuk TNI, Polri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Luas tanam, indeks pertanaman, luas panen, dan produksi terus meningkat, begitu juga dengan pendapatan petani,” ungkapnya.

Syahrial memaparkan, pada tahun 2025 produksi padi Provinsi Riau meningkat sebesar 4,51 persen. Dalam kurun waktu 2023 hingga 2025, produksi padi tumbuh 12,7 persen, dari 205.973 ton menjadi 232.071 ton. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras Riau pada tahun 2025 mencapai 133,19 ribu ton.

Namun demikian, dengan jumlah penduduk sekitar 6,7 juta jiwa, kebutuhan beras Provinsi Riau diperkirakan mencapai 436 ribu ton per tahun. Kondisi ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Riau masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

“Oleh karena itu, pembangunan pangan Provinsi Riau hingga tahun 2029 diarahkan pada peningkatan produksi pangan lokal secara bertahap dan berkelanjutan, pengurangan ketergantungan pasokan dari luar daerah, peningkatan produktivitas dan pemanfaatan lahan pertanian, serta penguatan kesejahteraan dan regenerasi petani, khususnya petani milenial,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Riau juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan dan realisasi sejumlah proposal daerah. Di antaranya program replanting kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada tahun 2026, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran replanting kelapa seluas 27 ribu hektare untuk mengganti sekitar 89 ribu tanaman kelapa tua dan rusak.

Selain itu, dukungan juga diberikan dalam pengembangan pakan ternak di tiga lokasi, yakni Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing peternak lokal dalam memproduksi telur dan daging, sekaligus menyediakan pakan ternak dengan harga terjangkau.

“Kami sangat berharap dukungan berkelanjutan dari Kementerian Pertanian, baik dalam bentuk kebijakan, pendampingan teknis, maupun penguatan sarana dan prasarana, agar peningkatan produksi pangan lokal di Provinsi Riau dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” tutupnya. ***