JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menanggapi gelombang “17+8 Tuntutan Rakyat” yang ramai di media sosial dan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Menurutnya, ada sejumlah poin yang realistis untuk dibicarakan, namun tidak semua bisa dipenuhi. Salah satunya adalah desakan agar TNI ditarik mundur dari pengamanan sipil.

“Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable,” kata Prabowo saat berbincang dengan pemimpin redaksi media di kediamannya, Hambalang, Bogor, akhir pekan lalu.

Prabowo menegaskan TNI memiliki mandat menjaga rakyat dari segala bentuk ancaman, termasuk kerusuhan dan pembakaran yang sempat terjadi pada unjuk rasa akhir Agustus lalu. “Tugas TNI menjaga masyarakat. Terorisme itu ancaman, membakar-bakar itu ancaman, membuat kerusuhan juga ancaman,” tegasnya.

Meski menolak tuntutan tersebut, Prabowo menyebut ada poin lain yang bisa diterima, seperti pembentukan Tim Investigasi Independen terkait tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas rantis Brimob. “Menurut saya itu masuk akal dan bisa dibicarakan. Tinggal kita lihat bentuknya seperti apa,” ujarnya.

Tuntutan 17+8 sendiri lahir dari keresahan publik dan dirumuskan sejumlah influencer serta masyarakat sipil hanya dalam waktu tiga jam. Isinya mencakup tuntutan jangka pendek hingga 5 September 2025, serta tuntutan jangka panjang hingga Agustus 2026. Mulai dari penghentian kriminalisasi demonstran, reformasi DPR, hingga pengesahan RUU Perampasan Aset.

Pernyataan Prabowo ini menjadi penanda pertama bahwa pemerintah membuka ruang dialog dengan rakyat. Namun, keputusan menolak penarikan TNI dari ruang sipil dipastikan akan menimbulkan perdebatan baru di tengah masyarakat. ***