PEKANBARU – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meninggalkan praktik-praktik lama yang dinilai kurang efisien atau tidak benar. Arahan tersebut disampaikan dalam acara Town Hall Danantara yang berlangsung tertutup di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa Danantara, sebagai pengelola seluruh BUMN, merupakan kekayaan negara dengan proyeksi aset kelolaan mencapai 1 triliun dollar AS atau sekitar Rp 16.800 triliun di masa depan.

"Aset-aset ini harus dikelola sebaik-baiknya untuk kemakmuran bangsa dan negara," ujar Prabowo usai pertemuan.

Menurutnya, peran direksi menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan BUMN berjalan optimal. Oleh sebab itu, ia meminta para direksi untuk meninggalkan pola kerja yang tidak efektif dan segala bentuk praktik yang tidak benar.

"Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, semua direksi berbuat yang terbaik. Tinggalkan praktik-praktik zaman dulu yang mungkin kurang efisien atau tidak benar," tegasnya.

Prabowo juga menginstruksikan pejabat Danantara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, integritas, dan prestasi para direksi BUMN. Ia mengingatkan bahwa direksi yang tidak menunjukkan kinerja baik, bersikap malas, atau menyalahgunakan wewenang dan fasilitas harus segera diganti.

"Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia males-malesan, kalau dia lakukan praktik yang enggak benar, menyalahgunakan wewenang, saya minta diganti," tandas Prabowo.

Dalam proses pergantian, Prabowo menekankan pentingnya profesionalisme tanpa mempertimbangkan suku, agama, ras, latar belakang, atau afiliasi politik.

"Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional," jelasnya.

Ia juga memperingatkan untuk tidak melakukan penunjukan berdasarkan latar belakang pribadi.

"Jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau partai politik. Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia," pungkasnya. ***