PEKANBARU – Pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai evaluasi realisasi APBD 2024 serta penyusunan KUA PPAS RAPBD 2025 berlangsung dengan cukup alot. Dinamika tersebut menarik perhatian karena berpotensi memengaruhi penyelesaian pembahasan RAPBD 2025.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Riau, Abdullah, yang juga anggota Banggar, menilai pandangan kritis dari seluruh anggota Banggar adalah hal yang wajar.

“Pandangan-pandangan tajam ini adalah bagian dari upaya agar penyusunan RAPBD 2025 semakin berkualitas,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (21/11/2024).

Terkait potensi defisit dan kemungkinan terjadi tunda bayar di tahun 2024, Abdullah menjelaskan bahwa berbagai faktor sedang didalami untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi.

"Kita semua masih berusaha, khususnya di satu bulan terakhir ini, agar jangan sampai terjadi tunda bayar," tegasnya.

Ketika ditanya mengenai kondisi keuangan Provinsi Riau selama masa kepemimpinan Gubernur Syamsuar, Abdullah menegaskan bahwa tunda bayar tidak pernah terjadi.

"Setahu saya, tunda bayar tak pernah terjadi selama Pak Syamsuar menjadi gubernur. Karena itu, kita minta TAPD dan Pj. Gubernur memberikan perhatian serius dalam hal ini," kata politisi asal Pelalawan tersebut.

Ia menambahkan, semua pihak harus berkomitmen menjaga kondisi keuangan daerah agar tetap stabil dan tidak ada penundaan pembayaran. "Maka kita berharap agar hal ini terus dijaga," pungkasnya. ***