PEKANBARU – Politisi Partai Gerindra, Edi Basri, angkat bicara terkait desakan mundur terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mencuat setelah pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI.

Edi Basri menilai dorongan tersebut terlalu berlebihan dan tidak proporsional. Ia menegaskan bahwa keberadaan Raja Juli Antoni dalam jajaran kabinet merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Riau.

“Sebagai putra daerah, beliau berhasil menempati posisi strategis di tingkat nasional. Ini merupakan prestasi yang semestinya diapresiasi,” ujar Edi Basri.

Ia menjelaskan, kritik terhadap kebijakan kehutanan adalah hal wajar dalam dinamika pemerintahan. Namun, kritik tersebut tidak seharusnya berkembang menjadi desakan agar seorang menteri mundur dari jabatannya, terlebih masa tugas Raja Juli Antoni masih tergolong baru.

“Beliau baru satu tahun menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan. Saya rasa belum banyak ruang serta kebijakan yang dapat dilakukan dalam waktu sesingkat itu,” tambahnya.

Edi Basri berharap publik memberikan kesempatan kepada Raja Juli Antoni untuk bekerja dan menunjukkan kinerja terbaiknya sebelum menjatuhkan penilaian yang terlalu jauh.

Menurutnya, jika melihat data historis, angka deforestasi terbesar justru terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Kehutanan sebelumnya, Zulkifli Hasan. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika persoalan kerusakan hutan saat ini langsung dibebankan kepada Raja Juli Antoni.

“Kita belum melihat angka deforestasi di era Raja Juli Antoni secara detail. Kritik boleh saja, tetapi jangan sampai diarahkan menjadi desakan pengunduran diri,” tegasnya.

Ia juga meminta publik serta para pemangku kepentingan untuk memberikan ruang yang cukup bagi kementerian dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehutanan yang sedang berlangsung.

“Penilaian harus diberikan berdasarkan kerja dan capaian nyata. Kita beri ruang bagi beliau untuk membuktikan komitmennya dalam menyelesaikan masalah hutan. Desakan mundur bukan solusi,” tutup Edi Basri. ***