TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Politik ''cari selamat'' mungkin masih menjalar di tubuh Partai Golkar di daerah, meski secara nasional Golkar berusaha mereformasi diri dengan melahirkan kader-kader lewat pendidikan dan latihan politik berjenjang. Namun tidak demikian yang terjadi di DPD II, DPD masih ''nyaman'' menggunakan ''cara instan'' mendapatkan pimpinan politik tertinggi di daerahnya.

Seperti yang terjadi di tubuh Partai Golkar Indragiri Hilir. Pasca terpilihnya HM Wardan sebagai Bupati Indragiri Hilir untuk periode 2013 - 2018, isu pun beredar bahwa HM Wardan akan ''dilamar ulang'', namun kali ini untuk memimpin Golkar Inhil. Pertimbangannya, HM Wardan terpilih karena diusung Partai Golkar.

Meski pola-pola itu tidak salah, namun pemahaman kader partai yang menjadi ''barometer'' politik karena usianya yang sudah matang, tidaklah merata. Terlepas Wardan mengiyakan atau tidak, namun isu Wardan akan memimpin Partai Golkar Inhil kini menjadi pembicaraan serius di tingkat daerah.

Pembicaran akan masukkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang kini masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut, semakin santer dalam sebulan terakhir. Bahkan di kelompok-kelompok kecil partai, juga mengharapkan Wardan, memimpin partai Golkar Inhil.

Sementara itu, Plt Ketua DPD II Golkar Inhil, Afrizon tidak menampik mulai berkembangnya isu tersebut. Menurutnya, hal itu wajar-wajar saja mengingat Wardan maju sebagai calon bupati Indragiri Hilir menggunakan perahu Partai Golkar.

''Kita tidak menampikan ketokohan Wardan sebagai orang yang dititipkan harapan besar akan perubahan Inhil yang lebih baik. Namun ada tantangan bagi Pak Wardan yaitu beranikah beliau meninggalkan status PNS-nya dan yang paling penting pedomani aturan Golkar serta restu DPD Golkar Provinsi Riau,'' ungkap Afrizon.

Sementara itu, HM Wardan yang dihubungi beberapa kali belum berhasil dikonfirmasi. Begitu pula saat wartawan berusaha meninggalkan pesan sms ke handphonenya. (gus)