PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau terus menggenjot percepatan pembangunan gerai Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Sebanyak 1.862 unit gerai ditargetkan berdiri tersebar di 12 kabupaten dan kota se-Provinsi Riau guna memperkuat akses ekonomi masyarakat di tingkat tapak.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, meninjau langsung progres fisik gerai KMP di wilayah Kabupaten Kampar, Kamis (11/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Provinsi Riau, Taufik OH.

Kabupaten Kampar sendiri menjadi salah satu fokus percepatan dengan target pembangunan 250 unit gerai. Sejauh ini, sebanyak 73 unit gerai telah rampung dibangun.

"Alhamdulillah untuk di Kampar, dari target total 250 unit, saat ini sebanyak 73 gerai sudah selesai dibangun. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Kampar beserta jajaran yang telah memberikan dukungan penuh di sini, terutama dalam memfasilitasi penyiapan lahan strategis untuk masyarakat," ungkap SF Hariyanto.

Secara kumulatif di tingkat Provinsi Riau, progres pembangunan fisik KMP telah menyentuh angka 58 persen. SF Hariyanto berharap, keberadaan infrastruktur ekonomi ini mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat daerah sekaligus siap dioperasikan dalam waktu dekat.

"Secara keseluruhan di Riau, progresnya sudah mencapai 58 persen untuk pemenuhan target awal Koperasi Merah Putih. Kami sangat berharap infrastruktur ekonomi ini dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, dan posisinya sekarang sudah siap untuk dioperasikan oleh pemerintah pusat," sambungnya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Provinsi Riau, Taufik OH, menjelaskan bahwa hingga Mei 2026, sebanyak 241 unit dari 1.063 gerai yang masuk dalam gelombang pengerjaan intensif telah selesai seratus persen. Namun, tantangan penyelesaian 800 unit sisanya masih terkendala pada ketersediaan lahan.

Menurut Taufik, beberapa lokasi usulan belum memenuhi standar ideal luas lahan yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni minimal 1.000 meter persegi. Terkait operasional, pihaknya memastikan pengisian inventaris gerai, termasuk fasilitas pendukung seperti unit kendaraan operasional hingga perabotan, akan dilakukan setelah proses serah terima aset dari pihak Agrinas selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Pengerjaan fisik saat ini belum serah terima dengan Agrinas selaku perpanjangan tangan pusat, karena tim verifikasi dan validasi belum turun ke lapangan. Kami harapkan pada momentum launching tahap kedua nanti semuanya sudah selesai. Begitu serah terima klir, Agrinas akan langsung memasukkan fasilitas pendukung," jelas Taufik.(Adv)