PEKANBARU - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau bersama jajaran Bidang Humas Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar pertemuan silaturahmi guna memperkuat sinergi dan keterbukaan informasi publik. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor PWI Riau, Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru pada Selasa (1/9/2026).

Rombongan Bidhumas dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Akmadi, beserta staf. Kedatangan mereka disambut oleh Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar, Sekretaris PWI N. Doni Dwiputra, serta jajaran pengurus harian lainnya. Turut hadir jajaran Dewan Kehormatan PWI Riau, yakni Ketua Zufra Irwan, Sekretaris Hary B Koriun, Anggota Ahmad Zulkani, Anggota Dewan Penasehat PWI Hermanto Ansam, dan Ketua SMSI Riau, Luna Agustin.

Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar mengemukakan bahwa momen ini bukan sekadar ramah tamah belaka, melainkan langkah penting untuk mempererat komunikasi antar lembaga. Pihaknya juga mendorong agar kepolisian ikut memfasilitasi peningkatan kualitas pewarta yang meliput di lingkungan Polda melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

"Momen silaturahmi ini untuk memperkuat sinergi antara organisasi pers dengan Bidhumas Polda Riau dalam menyampaikan informasi pemberitaan kepada masyarakat," papar Raja Isyam.

Akses dan Keterbukaan Informasi

Dalam diskusi tersebut, Anggota Dewan Kehormatan PWI Riau, Ahmad Zulkani turut menyumbangkan pandangannya. Wartawan senior dengan pengalaman 46 tahun ini menyampaikan masukan terkait keluhan jurnalis mengenai adanya kesan sumbatan akses informasi di lingkungan kepolisian belakangan ini.

"Kami berharap di era Pak Akmadi, sumbatan komunikasi ini bisa dibuka kembali bagi semua jurnalis," harap Zulkani.

Untuk menjaga ekosistem pers yang sehat, ia menyarankan agar pihak kepolisian menerapkan filterisasi wartawan secara terukur. Langkah ini dapat dilakukan dengan memverifikasi kelengkapan identitas seperti kartu pers, keanggotaan organisasi, dan sertifikasi kompetensi guna menyaring oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sinergi Penegakan Etika

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PWI Riau, Zufra Irwan menegaskan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik di lapangan. Menurutnya, penegakan etika profesi tidak bisa hanya dibebankan kepada internal organisasi semata.

"Kami menitipkan pesan kepada Humas agar ikut membantu menyosialisasikan pelaporan jika ada anggota kami yang melanggar," tegas Zufra.

Ia juga mendorong Polda Riau memiliki basis data internal yang jelas guna memetakan kelompok media. Hal ini sejalan dengan kritiknya terhadap lemahnya regulasi pencegahan dalam pendirian media daring yang berpotensi disalahgunakan.

Sementara itu, Anggota Dewan Penasehat PWI Riau sekaligus Pemimpin Redaksi GoRiau.com, Hermanto Ansam, memberikan analisis anatomi gaya pewarta lokal di Riau. Ia membedah bagaimana pers di Bumi Melayu sesungguhnya memiliki ketajaman yang diwarisi dari dua karakter wilayah tetangga.

"Pers Riau itu merupakan perpaduan model pers Sumatera Utara dengan gaya “rap rap’ yang bisa membunuh hingga “patah-patah’, serta berpadu gaya pers Sumatera Barat yang menulis dengan gaya gelombang atau berliku-liku yang bisa menyebabkan banyak pihak ”mati kelelahan”," jelasnya.

Ia menambahkan, ritme tulisan bergelombang tersebut acap kali menyebabkan pihak instansi atau pejabat publik bisa mati kelelahan dalam menghadapi rentetan narasi kritis di media. Perpaduan gaya penulisan ini membuat alur pemberitaan bergerak sangat dinamis sehingga memerlukan ruang komunikasi yang adaptif dan inklusif dari aparat penegak hukum.

Karena itu, tambahnya, karena diwarnai dua gaya pers tersebut, pers Riau justru lebih dinamis dan berkembang pesat. Muaranya, publik akan disuguhkan informasi yang lebih beragam.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Ahmadi, ikut mengingatkan pentingnya menjaga kepatutan saat menjalankan tugas jurnalistik sehari-hari. Ia mencontohkan adanya oknum pewarta yang kerap mengabaikan etika berinteraksi dan standar pakaian yang rapi ketika menghadiri agenda rilis resmi di kepolisian.

"Pemberitaan harus mematuhi prinsip 5W1H secara utuh dan berimbang, bukan sekadar menyebarkan potongan informasi berisi opini atau prasangka buruk," tegasnya.

Ahmadi memastikan bahwa polda sangat bergantung pada peran media profesional guna mendiseminasikan fakta operasional kepada khalayak. Pihaknya berencana mengadakan forum silaturahmi inklusif secara teratur untuk mencegah miskomunikasi dan menjamin setiap media resmi menerima perlakuan yang setara dalam mengakses informasi.

Akmadi menegaskan komitmennya terhadap prinsip keterbukaan informasi. Pejabat yang baru bertugas di Riau ini memastikan akan membangun komunikasi yang inklusif bersama komunitas pers.

"Kami mengharapkan dukungan, humas dan media ini bersama-sama menyampaikan informasi kepada masyarakat," pungkas Kombes Akmadi. ***