DURI - Peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK Negeri maupun Swasta ke Provinsi Riau ternyata menyisakan persoalan. Pertama, para guru honor daerah maupun honor sekolah/komite di Kecamatan Mandau belum menerima gaji sejak Januari 2017.

Selain itu pihak sekolah juga harus mencari talangan dana untuk biaya pelaksanaan kegiatan ujian nasional (UN), karena dana bantuan operasional sekolah (BOS) belum bisa dicairkan.

Kedua point itu diakui sejumlah kepala SMA di Mandau saat disambangi GoRiau.com (GoNews Grup) disela pelaksanaan UN hari ke dua (11/4/2017). Bahkan kepala sekolah memberanikan diri memberikan option kepada guru honor.

"Karena belum ada kejelasan kapan pembayaran gaji guru honor ini, kami sebagai kepala sekolah tidak dapat memaksa guru honor ini untuk tetap mengajar. Kalau mau menunggu silahkan, kalau tidak mau menunggu boleh istirahat," ujar salah satu kepala sekolah yang enggan namanya disebutkan.

Ia menyebutkan, pihak sekolah tidak berani melakukan pungli senilai 1 rupiah pun untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.

"Sekarang itu apa adanya saja. Ga ada istilah uang komite, buku mata pelajaran, bahkan LKS. Semua gratis tidak ada kami melakukan pungutan. Kami tidak ingin kena tim saber pungli," imbuhnya lagi.

Ditambahkan kepala sekolah lainnya, untuk pelaksanaan UN ini, meski dana BOS belum cair, pihak sekolah harus pandai-pandai mencari talangan dana untuk kelancaran pelaksanaan UN.

"Harusnya sebelum kebijakan itu diberlakukan, pihak Provinsi harus sudah siap dengan sistem yang ada, mulai dari Administrasi maupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan. Kita masih bersyukur para guru ini ikhlas mengajar meski belum gajian 3 bulan," tandasnya mengaku dilema. ***